KPK Ompong, Jangan Galau: Bongkar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

DPR , 12 September 2019, telah menetapkan lima komisioner KPK terpilih untuk periode 2019 - 2023. Menariknya, bukan saja Irjen Firli Bahuril yang banyak mendapat kebaratan dari institusi KPK sendiri dan masyarakat, DPR telah juga menetapkan Irjen Firli yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan menjadi Ketua Komisioner KPK (Ketua KPK) tersebut. Kondisi menjadi tambah runyam karena ternyata Presiden Jokowi juga sudah menyetujui pembahasan revisi UU KPK tahun 2002.

Betul apa yang dikatakan oleh Beliau bahwa tidak semua usulan DPR akan disetujui oleh Pemerintah. Namun, persepsi yang ada di masyarakat sejauh ini adalah semangat pengompongan KPK yang tercantum dalam draf revisi termaksud tidak akan berubah banyak. 

Namun, dunia belum kiamat bung. Jangan terlalu galau. Banyak jalan menuju Roma kata anak zaman now. Banyak jalan sederhana untuk menyelamatkan uang negara. Jangan tanggung-tanggung selamatkanlah uang negara dalam jumlah yang besar. Untuk itu, mendesak untuk menyelamatkan uang negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Jumlahnya gede menggunung boz.

Nilai pembelian barang dan jasa pemerintah oleh berbagai negara secara internasional sangat besar dan sangat rawan korupsi. Transparency Internasional (TI), klik disini,  mengatakan:

Trillions of dollars are spent each year buying goods and services for public projects. From schools and hospitals, to power plants and dams, this means big budgets and complex plans. It also means ideal opportunities for corruption .

Contracts to suppliers can be awarded without fair competition. This allows companies with political connections to triumph over their rivals. Or companies within the same industry can rig their bids, so each gets a piece of the pie. This increases the cost of services to the public. We've found that corruption can add as much as 50 per cent to a project's costs 

Hal yang serupa terjadi di Indonesia. Pembelian barang dan jasa pemerintah sangat besar dalam setiap tahun. Pemerintah pusat untuk 2019 saja menggelontorkan lebih dari seribu triliun rupiah untuk membeli barang dan jasa.

Jumlah yang digelontorkan oleh pemerintah daerah secara keseluruhan lebih besar lagi, dan, dengan demikian jumlah pembelian barang dan jasa pemerintah secara nasional adalah lebih dari dua ribu triliun rupiah setiap tahunnya. Angka yang fantastis.

Pengelembungan atau mark up harga diyakini ada. Jumlahnya belum ada yang dapat memastikan. Namun, banyak analisis dan pendapat bahwa itu berada dalam kisaran lebih dari 20 persen.

Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahkan menyebut angka dalam kisaran 50 persen. Jauh sebelumnya, ayahanda Beliau, Prof Soemitro Djodjohadikesumo, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi di Era Orde Baru, menyebut angka tidak jauh-jauh dari 50 persen.

Seperti pernyataan TI di atas korupsi pembelian barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 50 persen dari ongkos proyek. Lebih buruk lagi, bukan harga saja yang terlalu mahal tetapi kualitas barang dan jasa juga dapat buruk sekali serta membahayakan keselamatan dan kesehatan. Untuk itu TI menulis: 

But corruption in public procurement isn't just about money. It also reduces the quality of work or services. And it can cost lives. People in many countries have paid a terrible personal price for collapsed buildings and counterfeit medicines.

Di banyak negara dengan indeks keparahan korupsi yang tinggi seperti di Indonesia sebetulnya sudah memiliki infrastruktur pengendalian korupsi. Mereka memiliki institusi Antirasuah seperti KPK Indonesia dan mereka juga mereka juga memiliki  rambu-rambu pengendalian pembelian barang dan jasa pemerintah.

Rambu-rambu pengendalian pembelian barang dan jasa pemerintah (termasuk BUMN) di Indonesia dituangkan dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini sudah ada sejak zaman Pak Harto dan berulang kali di revisi, bahkan hampir setiap tahun, dan terakhir dengan Perpres No. 16 tahun 2018.

Namun, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak ada kendurnya. Tidak ada kendurnya walaupun sudah banyak sekali pejabat negara, termasuk BUMN, dan swasta yang terjerat dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Perpres-perpres itu sangat berbeda dengan Procurement Guide Bank Dunia. Versi tahun 2005, misalnya, tidak mengalami perubahan substansi yang besar pada versi-versi tahun berikutnya.

Lebih hebat lagi, buku ini sangat fleksibel dan oleh karena itu tidak setebal Perpres termaksud, dan berlaku untuk semua pembelian WB di seluruh dunia. Buku pedoman ini sangat ampuh mengendalikan korupsi dan oleh karena itu hampir tidak pernah terdengar, jika ada, kasus korupsi pembelian barang dan jasa Bank Dunia di Indonesia bahkan di seluruh negara anggota Bank Dunia.

Prinsip anti korupsi tertuang dengan baik dan dengan fleksibilitas tinggi dalam Procurement Guide tersebut. Prinsip itu menyatakan bahwa barang dan jasa yang dibeli oleh Bank Dunia harus dengan harga yang terendah, kualitas terbaik, dan dilakukan secara tepat waktu. Modalitas pembelian, seperti perlu lelang atau beli langsung disesuaikan dengan kondisi lokal dan nilai pembelian/proyek. 

Selain itu, administrasi pembelian juga sangat fleksibel. Misal, tidak harus menyajikan kwitansi atau faktur dalam setiap pembelian.

Hal yang kontras tertuang dalam Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Misal, pembelian komputer, mobil, dan alat-alat dan furniture perlengkapan kantor perlu dilakukan dengan lelang. Padahal barang tersebut standar dengan harga dan kualitas terbuka di pasar. Lelang bahkan membuat pembelian itu menjadi rumit dan membuat harga lebih mahal jika dibandingkan dengan dibeli langsung di pasar.

Ketentuan-ketentuan administrasi yang kaku ini sering digunakan oleh auditor seperti BPK untuk menjerat para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau atasan PPK masing-masing. Ini terjadi, misalnya, dalam kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras Pemda DKI Jakarta, yang menjadi bola panas sejak 2016 hingga 2018.

Gubernur DKI Jakarta waktu itu, BTP atau Ahok, dituduh melanggar hukum dalam pembelian itu karena dilakukan tidak sesuai dengan proses (yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Misalnya, harga pembelian tidak sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang seperti kita maklumi bahwa NJOP itu jauh dibawa harga pasar, pada umumnya atau bahkan secara keseluruhan. Kutipan dari temuan BPK seperti dilansir oleh Detiknews, klik disini, adalah:

BPK DKI menemukan adanya pelanggaran dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras karena tidak melalui proses yang memadai. Pemprov DKI pun diminta membatalkan transaksi pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi itu dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Sangkarut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan terlihat dengan lebih jelas dan terurai jika kita bedah secara lebih rinci dan kita bandingkan dengan yang ada di best practices di banyak negara dan/atau dengan best practices Procurement Guide Bank tersebut diatas.

Akhir kata, terlepas apakah KPK memang betul menjadi Macan Ompong atau tidak, ada urgensi yang sangat tinggi untuk bongkor total Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini adalah sangat sejalan dengan mimpi Jokowi untuk setiap rupiah itu.

Indonesia Bebas Korupsi Indonesia Macan Asia.