Postur Proporsional Dinamis Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Wapres JK tinggal wasiat : "Jangan sampai Parpol dengan kursi DPR yang kecil tetapi dapat kursi menteri kabinet dalam jumlah yang besar."

Bursa menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin terus bergulir.  Presiden Jokowi angkat bicara mengenai berbagai aspek dari kabinet dengan masa tugas 2019 - 2024 ini. Terkini pernyataan Beliau termasuk tidak membeda-bedakan orang partai dan para profesional. Disinggung juga bahwa gen milineal akan mendapat kursi (beberapa, penulis kira). Pengalaman dan track records di pemerintahan, politik, dan bisnis, dan lain sebagainya tidak menjadi bahan pertimbangan utama untuk sosok calon dari kaum milineal ini. Ada menteri koordinator yang akan memberikan bimbingan dan pengarahan. Itulah beberapa frasa menteri kabinet JokowiMa'ruf yang viral di media online dan sosial media.

Sedikit jauh sebelumnya, beberapa Parpol sudah pasang ancang-ancang. Partai Golkar, misalnya, menargetkan lima atau enam kursi. Lebih seru lagi PKB. Partai yang sekarang dinakhodai Cak Imin ini menargetkan 10 kursi. Anggota partai koalisi yang lain belum terdengar suara mereka tetapi jelas mengincar beberapa kursi juga termasuk kursi di kementerian basah.

Pak De Jokowi perlu berembuk dengan lima anggota partai koalisi utama. Walaupun demikian,yang mengerubungi mungkin bertambah jika PAN dan Demokrat turut bergabung. Selain itu Partai Hanura dengan Dewan Pembina Wiranto, Partai Perindo Harry Tanoe, dan PSI Grace Natalie mungkin tidak akan dikesampingkan begitu saja. Lebih jauh lagi aspirasi dua Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah patut diduga ikut dipertimbangkan.

Tidak semua aspirasi tentunya dapat diserap. Tidak mungkin juga semua pihak akan seratus persen puas. Kompromi jelas akan dilakukan dan patut diduga salah satu instrumen kompromi itu adalah jumlah anggota DPR dari masing-masing partai koalisi tersebut. Untuk itu coba kita lihat komposisi anggota DPR partai pendukung koalisi Indonesia Kerja ini.

Dokpri

Partai Gerindra dan PKS cenderung tidak akan bergabung. Dengan demikian ada tujuh Parpol pendukung Kabinet Jokwi - Ma'ruf Amin. Posisi relatif masing-masing Parpol pendukung itu disajikan dibawah ini.

Dokpri

Diagram diatas memperlihatkan posisi perolehan kursi DPR 2019 dari populasi partai pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin. Posisi teratas ditempati PDIP dengan porsi 29 persen, Golkar 19 persen, dan seterusnya hingga PPP yang hanya 19 persen. 

Menurut skenario proporsional absolut masing-masing Parpol tersebut mendapat jatah kursi berdasarkan hasil perkalian persentase kepemilikan kursi DPR dengan jumlah alokasi kursi menteri kabinet untuk Parpol. Disini dibuat asumsi kesepakatan alokasi kursi untuk Parpol sebesar 50 persen yang berarti ada penambahan enam persen dibandingkan alokasi untuk partai di tahun 2014 - 2019, yang hanya sebesar 44 persen. Namun, asumsi jumlah menteri kabinet/kementerian negara disepakati tetap sama seperti tahun 2014 - 2019 yaitu 34. 

Hasil simulasi memperlihatkan PDIP mendapat jatah 5 kursi, Golkar 3 kursi, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PAN masing-masing dua kursi dan terakhir PPP mendapatkan jatah satu kursi. Hanura, PBB, PSI, dan Perindo tidak dapat kursi menteri kabinet termaksud. 

Skenario proporsional absolut ini sulit untuk dapat diterima. Yang paling dikritisi tentunya Demokrat dan PAN yang baru saja meneyebrang dari kubu PrabowoSandi tetapi diberikan kursi yang sama dengan Nasdem dan PKB. Lebih-lebih PKB yang menginginkan 10 kursi tentunya akan menolak dengan keras postur kabinet seperti ini lebih-lebih jatah kursi sekarang turun dari yang didapat di tahun 2014; kursi 2014 ada 3 sekarang turun menjadi 2.

Penolakan juga tentunya akan datang dari PDIP walaupun sudah bertambah jatah satu kursi. Lebih-lebih bergaining power PDIP sangat kuat karena antara lain sekarang memenuhi Presidential Threshold untuk dimungkinkan tidak berkoalisi dengan Parpol yang lain dalam pengajuan Capres pada Pilpres 2024.

Golkar dan Nasdem tentu saja akan menolak juga komposisi kabinet seperti ini karena jumlah menteri kabinet mereka yang sekarang sama saja dengan yang diperoleh di tahun 2014. Sekarang mereka berjuang lebih keras untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin plus perolehan kursi DPR masing-masing juga bertambah secara significant. Untuk itu coba kita lihat matriks skenario Proporsional Penyesuaian, seperti tersaji dibawah ini. 

Dokpri

Menurut Skenario Proporsional Penyesuaian ini, masing-masing Parpol mendapat tambahan jatah satu kursi menteri kabinet, kecuali PAN dan Demokrat yang tetap satu kursi. Selain itu, Hanura besutan Wiranto juga diberikan jatah satu kursi. Apakah semua Parpol happy?

Rasanya belum. Misal, Golkar yang merupakan motor kampanye Pilpres JokowiMa'ruf keras sekali menginginkan lima atau enam kursi. Kompromi, Golkar ditambah satu kursi lagi, begitu juga Nasdem, dan PKB. Dengan demikian, jumlah Menteri Kabinet JokowiMa'ruf yang berasal dari Parpol adalah 24 orang. 

Porsi Parpol pada kabinet ini melejit ke angka 71 persen. Tidak mungkin dapat diterima dan meme obesitas akan menjadi viral.

Cara yang paling sip untuk mengurangi porsi tersebut adalah menambah jumlah menteri kabinet dari 34 menjadi 38, misalnya. Skenario postur kabinet ini dengan demikian menjadi 24, 14, dan 38.  Dari 38 kursi yang tersedia, 14 jatah profesional dan 24 jatah Parpol. Rasio orang partai di kabinet dengan demikian dapat diturunkan dari 71 persen ke hanya 63 persen. Kelihatannya masih melewati angka psikologis 50 persen. Perlu dikurangi lima orang lagi unsur partai.

Gambar dibawah ini memperlihatkan jumlah menteri kabinet Era Reformasi. Yang terendah pada Kabinet SBY JK dan yang tertinggi di Kabinet SBY Boediono, sama-sama 38 orang menteri kabinet. Potensi 38 menteri pada Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin cukup beralasan berdasarkan analisis diatas.

Jumlah Menteri Kabinet Era Reformasi - Dokpri

Seiring dengan bertambahnya kementerian negara tersebut, patut diduga alokasi anggaran belanja (expenditure budgets) juga akan meningkat secara significant. Proyeksi penulis, rerata pengeluaran (belanja) kementerian negara Kabinet JokowiMaruf akan meningkat dalam kisaran 12,5 persen setahun. Ini berarti jika anggaran pengeluaran itu sebesar 800 triliun rupiah di tahun 2020, maka jumlah akan tembus 1.281 triliun rupiah pada akhir masa kerja Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.

Proyeksi Anggaran Belanja Kementerian Negara. Dokpri

Semogah bermanfaat. Salam Kompasianer