Kenapa Jokowi Gagal Mengendalikan Korupsi Indonesia?

Bahwa Jokowi gagal memenuhi janji kampanye 2014 untuk mewujudkan Pemerintahan bersih korupsi diakui oleh banyak, atau, mungkin sebagian besar , jika tidak hampir seluruh, orang Indonesia. Ini antara lain seperti ditulis dalam "MUI, Fatwakan Haram Korupsi dan Money Politics," klik disini, tayang 6 April 2019. Sekarang, kita lirik sebentar apa saja yang menyebabkan borok itu demikian busuknya. Sosok Jokowi yang demikian semerbak harum dan putih bersih tanpa noda, serta diatas kesemua itu sosok pekerja keras tidak berdaya menghadapi gurita korupsi Indonesia. 

Bagaimana jika kita mulai dulu dengan dua kasus OTT KPK terkini. Itu loh kasus OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, klik disini,  dan kasus OTT jual beli jabatan di Kementerian Agama, yang melibatkan Ketum PPP Romahurmuziy, alias, Rommy, klik disini. Jual beli jabatan di instansi pemerintah sudah lumrah. Itu terjadi di sekitar 90 persen instansi pemerintah/negara, klik disini, misalnya. Kenapa hal busuk itu tidak hancur-hancur juga? Penulis jelas secara bertahap dan rinci seperti dibawah ini.

Instansi pemerintah berbeda dengan perusahaan swasta yang diawasi sangat ketat oleh tangan malaikat,  yang tentu saja tidak terlihat (invisible hands). Tangan malaikat itu otomatis akan membelek swasta manapun yang terjangkit kanker korupsi. Ini dilakukan dengan menggunakan instrumen sederhana dan kasat mata yaitu tingkat efisiensi dan tingkat inovatifitas.  Barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan swasta yang terjangkit virus korupsi menjadi tidak kompetitif, mahal dan/atau dengan kualitas rendah dan pasokan terbatas sehingga pasar segera menendangnya ke neraka. Pasar, malaikat itu, tidak pernah tidur dengan segera membrangkutan perusahaan swasta terjangkit kanker korupsi.

Corrupt CEOs mustahil efisien dan inovatif. Mereka juga mustahil dapat menghasilkan produk unggul yang mampu bersaing kuantitas dan kualitas serta harga yang murah. Apa ada orang yang akan hire CEOs yang demikian? No way. No rooms for corrupt employees bagi perusahaan swasta

Hal sebaliknya berlaku di instansi pemerintah. Tidak ada malaikat pencabut nyawa di instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan penyedia tunggal (monopoli) pelayanan umum. Tidak ada substitusi untuk barang dan jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah itu. Baik atau buruk, unggul atau lemot, masyarakat, harus (terpaksa)  pergi ke instansi pemerintah itu. 

Lebih jauh lagi, pembelian barang dan jasa instansi pemerintah dengan mark up harga yang gila-gilaan dan/atau dengan kuantitas dan kualitas terpangkas,  tidak akan berpengaruh (secara significant) pada mahalnya harga dan/atau buruk serta lemotnya layanan instansi pemerintah itu. Instansi pemerintah tidak perlu membebankan harga pembelian mereka pada barang/jasa yang mereka sediakan (jual). Beban itu jatuh pada APBN yang dipikul oleh 265 juta, klik disini, orang Indonesia.

Dengan kata lain, perilaku korup pejabat negara tidak akan membrangkutan instansi yang mereka pimpin. Malaikat pencabut nyawa tidak ada di sektor pemerintah seperti yang ada di sektor swasta. 

Lebih jauh lagi, tindakan korup mereka hanya diketahui oleh mereka yang terkait saja. Publik tidak begitu merasakan praktik kotor itu secara langsung. Tindakan korup mereka juga tidak kasat mata dan tidak tervisualisasi oleh umum apalagi oleh Presiden R.I yang sekarang dijabat oleh  Ir. H. Joko Widodo. 

Lebih jauh lagi, Presiden Jokowi juga sangat-sangat sibuk. Beliau tidak mungkin blusukan setiap saat memperhatikan pekerjaan 33 kementerian negara plus banyak lagi lembaga dan badan negara serta ada sekitar 1.000 BUMN, klik disini, buku "Mengurai Benang-benang Kusut BUMN, atau disini, plus anak cucunya. Blusukan Jokowi ke berbagai proyek infrastruktur saja sudah merupakan torehan tinta emas dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Jual beli jabatan di instansi pemerintah samar-samar saja terdengar dan dengan sangat padatnya kegiatan Beliau dari Subuh hingga Subuh kembali hal itu terlupakan. 

Konsekuensinya, jual beli jabatan di instansi pemerintah marak sekali; sekitar 90 persen instansi pemerintah terjangkit kanker ganas jual beli jabatan itu.

AKUTNYA KORUPSI DI BUMN