Paradoks Jokowi 4.0 dan Dedigitalisasi Pemilu 2019

Semakin canggih teknologi yang digunakan semakin canggih kualitas produknya. Lebih baik, lebih nyaman, lebih aman (fraud proof), dan lebih murah harga produk nya tentu saja. 

Sekarang coba kita lihat dulu potensi terjadinya manipulasi dan/atau human error perhitungan suara Pemiu 2019 antara dua teknologi yang tersedia; teknologi 2.0 padat karya KPU dengan teknologi 3.0 onlen-onlen Aplikasi Perhitungan Suara. Teknologi 3.0 seratus person nihil potensi manipulasi dan human error, dan, sebaliknya, teknologi 2.0 KPU sangat-sangat rentan manipulasi dan/atau human error.

Potensi Persengkongkolan dan Kekhilafan Tech 2.0 KPU

Simpul rawan pertama teknologi 2.0 KPU tersebut terjadi ketika KPPS menyalin data suara dari C1 Plano ke C1 hologram. Pengunjung biasanya antusias dengan momen seru ketika kotak suara TPS dibuka dan hitung lidi dimulai dengan menggunakan formulir C1 Plano. Jumlah yang menyaksikan hitung lidi yang seru tegang ini biasanya masih penuh. 

Namun, ketika Tim TPS (Sekretaris KPPS) melakukan penyalinan data suara C1 Plano ke C1 hologram pengunjung sudah sepi. Pada Pemilu serentak 2019 ini, dengan tambahan adanya perhitungan suara Pilpres,  16 Parpol dan opsi coblos partai dan/atau Caleg,  sangat mungkin sekali itu dilakukan menjelang tengah malam. Apa masih ada orang umum yang rela berkorban sampai tengah malam? Kemungkinan besar yang menyaksikan adalah beberapa saksi dari Parpol dan saksi Pilpres. 

Walaupun demikian, dalam kegiatan alih C1 Plano ke C1 hologram tersebut, peluang manipulasi dan kesalahan tidak sengaja relatif kecil untuk Pilpres. Paslon hanya dua dan saksi-saksi Paslon pasti masih ada. Peluang kesalahan tidak sengaja dan/atau manipulasi cukup tinggi untuk jenis pemilihan legislatif. Faktor kelelahan, rumitnya opsi Partai dan/atau partai Caleg, banyak dan besar nya jumlah Parpol jelas tidak dapat dikesampingkan terjadinya kesalahan yang tidak sengaja itu. Faktor lain memang ada persengkongkolan antara Tim KPPS dengan para saksi dan pihak lain yang mungkin terlibat. Kenapa? 

Pertama, jumlah Tim KPPS hanya tujuh orang, plus hansip dua orang. Jumlah yang kecil dan sudah saling kenal lama satu dengan yang lain membuat persengkokolan lebih gampang dilaksanakan. Kedua, KPU Kecamatan (PPK) tidak melakukan validasi antara C1 Plano dengan C1 hologram. Dengan demikian, persengkongkolan itu sangat sangat sulit untuk dideteksi dan/atau diproses secara hukum.

Nihil Potensi Manipulasi dan Human Error Aplikasi Perhitungan Suara Pemilu

Hasil perhitungan suara C1 Plano langsung dikirim ke Aplikasi oleh E-Saksi. C1 hologram sudah dipindahkan ke data base aplikasi. Validasi dilakukan oleh sistem dan diperkuat dengan validasi silang antar E-Saksi yang dipilih secara acak oleh sistem. MataRakyat 2017 menggunakan tiga E-Saksi acak untuk melakukan validasi setiap TPS. Populasi E-Saksi, yang dilatih secara onlen, dua atau tiga lipat dari jumlah TPS, yang jika jumlah TPS 14.000 seperti di Kabupaten Bogor (Dapil Jabar V), jumlah populasi itu adalah 42.000 orang dan dengan demikian peluang adanya kolusi antara E-Saksi sangat-sangat kecil. 

Nihilnya potensi persengkongkolan jahat dan human error itu juga diperkuat dengan terbukanya akses publik ke aplikasi ini. Mereka semua secara onlen dan live dapat melihat progres hasil TPS mereka sendiri dan TPS lain di SELURUH wilayah Pemilu Indonesia. 

BIAYA TECH 2.0 KPU  Vs  BIAYA TECH 3.0 ONLEN-ONLEN