Semua Kompasianer tentu saja mengharapkan banyak yang membaca tulisannya. Terlebih-lebih tulisan itu dapat sampai ke target audience (target pembaca) yang diingini dan akan menjadi bangga serta sangat senang jika pesan yang disampaikan dalam tulisan tersebut mendapat renpons positif dari pembaca yang dituju. Â
Berikut ini ada tiga tema tulisan saya yang rasanya sampai dan ditindaklanjuti oleh kantor pemerintahan yang terkait. Tema dari tulisan tersebut masing-masing terkait dengan: (i) THR Pensiunan PNS; (ii) Pengurusan SIM di Polres Bogor, dan (iii) Pengurusan Resi KTP di Kantor Kecamatan Bojong Gede Bogor. Beberapa tulisan saya yang lain terkait pelayanan Akte Kelahiran dan Sertifikat Tanah tampaknya belum banyak move on.
THR Pensiunan PNS TNI dan Polri.
Di artikel saya yang berjudul "Alhamdullilah, Pensiunan PNS Tidak Kebagian Dana" disampaikan bahwa ada hembusan angin surga bagi Pensiunan PNS TNI dan Polri. Di wacanakan mereka mendapat bagian dari dana hasil optimalisasi APBN-P 2016 senilai Rp58,36 triliun. Namun, angin surga itu sirna begitu saja dan perkiraan alokasi untuk mereka sebesar Rp2,5 triliun rupiah batal direalisir. Kenapa?
Jawaban yang saya saja sajikan sederhana saja. Di Era Orba PNS TNI dan Polri merupakan bagian dari (Partai) Golkar selain merupakan anggota (pasif) Korpri. Kedua entitas organisasi inilah yang banyak memperjuangkan nasib para pensiunan tersebut. Sekarang, Era Reformasi, mereka sudah terkucilkan dari dua entitas organisasi besar itu.Â
Lebih jauh lagi, penulis suarakan perlunya perhatian yang lebih adil dari Pemerintah plus DPR RI terhadap para pensiunan tersebut. Maksudnya, mereka juga perlu diberikan uang THR seperti juga PNS TNI/Polri yang masih aktif.Â
Seruan ini kelihatannya baru dipenuhi sebagian di tahun anggaran 2017. Mereka sudah menerima gaji ke 13 tetapi belum menerima THR. Alhamdullilah, mereka menerima baik gaji ke 13 maupun THR di tahun 2018 ini. Lihat, misalnya  CNN Inodnesia "THR Cair Awal Juni, Gaji ke-13 dan Pensiunan PNS di Juli 2018."
Pelayanan SIM Polres Bogor.
Penulis usulkan dalam artikel yang ditulis pada tanggal 10 Maret 2018, dua bulan yang lalu, agar driving test seperti itu dihapus saja. Prinsip driving test yang penulis usulkan adalah "A good driver is A safe Driver." Maksudnya SIM dapat diberikan jika pemohon diyakini dapat berkenderaan dengan hati-hati dan aman. Tidak perlu hebat dan mampu zig zag.Â
Alhamdullilah, pelayanan SIM di Polres Bogor saat ini sudah baik sekali. Test teori sudah jauh tertata rapih dan hanya pemohon SIM yang diizinkan untuk memasuki area ujian tertulis dan praktek. Lebih menggembirakan lagi, jalur rintangan zig zag sudah dihapus. Penulis yakin, sebagian besar, jika tidak seluruhnya, dari peserta ujian praktek SIM A akan lulus.
Pelayanan Resi KTP Kecamatan Bojong Gede.
Pelayanan yang baik sekali untuk permohonan Resi KTP di Kecamatan Bojong Gede Bogor sudah terrealisasi saat ini. Penulis hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk mendapatkan resi KTP anak dan saya sendiri. Terima kasih Pak Camat Bojong Gede.
Yang masih tersisa dari isu-isu pelayanan yang saya tulis beberapa waktu yang lalu , antara lain, terkait dengan pelayanan akte kelahiran dan pelayanan sertifikat tanah utamanya yang reguler (non-prona). Untuk isu pelayanan sertifikat tanah dapat dilihat pada artikel "Payah, Revolusi Mental Pelayanan Digital Jokowi" dan "Menyoal Proyek Abadi Sertifikat Tanah Prona."
Ada beberapa artikel saya terkait isu pelayanan akte kelahiran. Dua diantaranya adalah seperti disampaikan diatas: "...Payah, revolusi..." dan "Jarang yang Meneladani Blusukan... ."
SEKARANG di tahun politik ini SAAT YANG TEPAT UNTUK MENYUARAKAN ASPIRASIMU
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
