Perpres Impor Beras Sebetulnya tidak Mengatur apa-apa

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan perberasan di Era Presiden B.J. Habibie. Waktu itu, Beliau memerintahkan agar kebijakan perberasan Indonesia utamanya kebijakan impor beras dilakukan dengan skim otomatis. Tanpa rapat-rapat yang bertele-tele dan tidak perlu lagi menunggu petunjuknya untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Naikan tarif bea masuk impor beras jika harga beras dalam negeri sudah menunjukan gerakan menurun yang significant dan sebaliknya turunkan tarif impor bea masuk itu. 

Konsep itu penulis tuangkan di artikel yang berjudul "Pengedalian Impor Beras ala Presiden B.J. Habibe." Skim Habibie ini dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati. Hasilnya sangat menakjubkan. Harga beras sangat stabil di masa pemerintahan ketiga Presiden RI ini. Jauh lebih stabil dibandingkan dengan harga beras di zaman Orde Baru Pak Harto. Dan, bukan itu saja. Nasib para petani terlindungi dengan baik dan saudagar dan/atau pedagang beras mendapat kebebasan dan kemudahan dalam melakukan impor dan ekspor besar. Lebih jauh lagi dan sangat membanggakan, model pengendalian impor beras Habibie ini sama sekali tidak membebani kekuangan negara. 

Artikel penulis yang berikutnya  menawarkan opsi second best jika opsi Full Habibie tersebut tidak dapat dilaksanakan. Konsep second best ini menginginkan tersedianya SK Impor Beras yang secara eksplisit menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor bebas sesuai dengan analisis sendiri. Tidak perlu lagi menunggu arahan dari Menteri Pertanian, atau, Menteri Perdagangan, atau, Menteri Koordinator Perekonomian. Dan, lebih-lebih tidak perlu menunggu arahan dari Wapres dan/atau Presiden Jokowi sendiri.

Selanjutnya, penulis sedang menyiapkan artikel yang terkait tetapi dengan fokus kebijakan cadangan beras nasional. Hampir selesai tetapi terusik dengan isu LGBT. Ditinggalkan dulu untuk menyelesaikan artikel "Ayat-ayat LGBT pada Perpres Impor Beras," yang Anda hadapi sekarang.