Divestasi Saham Freeport Indonesia untuk Siapa?

Gonjang ganjing saham Freeport Indonesia (FI) terus bergulir. Misalnya, Jum'at 13 Oktober 2017, Investor Daily merilis berita dengan tone positif "Kesepakatan dengan Freeport Bisa Tercapai Akhir 2017." Ini kelihatannya lebih cepat dari perkiraan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan divestasi 51% saham FI, yang memproduki konsentrat tembaga, emas, dan perak di pertambangan Grasberg, Timika Papua, baru akan tuntas tahun depan. Sehari sebelumnya, Kamis 12 Oktober, ulasan media lebih riuh lagi. Enam media nasional, yaitu,  Media Indonesia (MI), Koran Tempo (KT), Jawa Pos (JP), Investor Daily (ID), Republika (R), Rakyat Merdeka (RM), The Jakarta Post (TJP), merilis berita terkait kisruh FI Vs Pemerintah. 

TJP, misalnya, menyatakan bahwa Pemerintah berencana untuk memulai proses due diligence pada pekan ini sebagai bagian dari proses divestasi. Sedangkan konten TJP yang menyatakan bahwa bahwa konsorsium Inalum akan membeli saham divestasi PTFI meramaikan cuitan tweeter dan viral di sosmed. Mereka meragukan kemampuan konsorsium tersebut yang nilai asetnya saja kurang dari Rp100 triliun. Selain itu, mereka mencemaskan kemungkinan akan bermuara pada beban APBN.

Angle media menarik yang lain juga disampaikan oleh Investor Daily.  Menurutnya, pembayaran iuran tetap, royalty, dan royalty tambahan PTFI telah mengakibatkan hilangnya potensi PNBP senilai US$445,96 juta atau sekitar Rp 6,02 triliun. Laporan ID ini merujuk ke Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 BPK. Untuk menyeimbangkan berita ini coba kita lihat sebentar kontribusi finansial FI ke Indonesia.  Coba kita lihat untuk periode 1992 - 2016. Untuk periode 25 tahun ini kontribusi langsung ke Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk pajak dan bukan pajak seperti royalti serta termasuk pembayaran lain FI adalah senilai US$16.6 miliar, atau, setara dengan Rp166 triliun (Rp10.000/US$). Rerata per tahunnya adalah Rp6,6 triliun. Namun, untuk periode 25 tahun yang sama, kontribusi tidak langsung jauh lebih besar dan lebih dari dua lipat dari kontribusi langsung itu. Kontribusi tidak langsung yang mencakup gaji karyawan, pembelian dalam negeri, dll adalah senilai US$35.7 miliar (Rp357 triliun). Dengan demikian, rerata total kontribusi per tahun hampir Rp20 triliun. Angka yang besar.

Yang jauh lebih riuh lagi adalah sehari sebelumnya lagi, Rabu 11 Oktober, ketika Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) menyelenggarakan seminar bertema FI dengan nama "Membangun Iklim Bisnis yang Kondusif bagi Indonesia Sejahtera: Kasus PT Freeport Indonesia." Dengan mengambil Venue seminar di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, INADIS menghadirkan empat pembicara hebat yaitu: 1. Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakto, Ph.D(Guru Besar Emeritus FEB UI); 2. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar(Anggota Komisi VII DPR RI); 3 Ir. Rachman Wiriosudarmo(Analis Kebijakan Mineral), dan Riaty Raffiudin, Ph.D (Pengamat Politik, Dosen Ilmu Politik UI)

Kepiawaian Moderator: Tommy Suryopratomo yang juga adalah Jurnalis Senior,memimpin seminar berhasil menggiring seminar ke permasalahan inti terkini Freeport Indonesia. Note penting yang disampaikan Beliau adalah untuk tetap menjaga agar kita tidak terjerumus ke Xenofobia dalam menangani kasus FI ini. Perlu dihindari rasa sirik melihat keberhasilan asing dan kemudian berlagak putra bangsa dapat lebih hebat lagi dari bule-bule itu.

Selanjutnya, giringan Ketua Forum Pemimpin Redaksi ini Fadel Muhammad, misalnya, bermuara pada kesimpulan bahwa adalah Presiden Jokowi yang terobsesi untuk mem-BUMN-kan FI. Dalam kata-katanya "Jokowi: 51% saham FI adalah harga mati." Ini berarti pertimbangan utamanya adalah Nasionalisme bukan costs benefits ekonomi dan keuangan negara. Fadel yang juga mantan Gubernur Gorontalo ini juga percaya bahwa ini ada keterkaitannya dengan pembangunan persepsi (pencitraan) untuk Pilpres 2017.

Fadel Muhammad, Anggota DPR RI

Terkait pertanyaan dari Asosiasi Pertambangan Mineral Indonesia terkait pemberian IUPK ke FI, yang menurutnya melanggar UU Minerba 2009, Fadel secara diplomatis menyatakan bahwa amendmen UU ini yang mencakup klausal IUPK itu sedang digodok oleh DPR bersama-sama Pemerintah. Ini merupakan sisi lemah dari kebijakan UU Minerba 2009 yang ingin diterapkan pada perusahaan yang masih dilindungi oleh UU Pertambangan tahun 1967 seperti PT Freeport Indonesia ini.

Prof Dorodjatun yang juga mantan Dubes RI untuk USA memang hebat. Keahlian berdiplomasinya patut kita apresiasi. Beliau secara diplomasi menyatakan bahwa isu FI sebetulnya bukan isu Nationalism tetapi lebih ke keinginan Pemerintah untuk mendapatkan greater shares dari FI. Beliau juga berpesan bahwa adalah wajar jika kita menginginkan Indonesia first vis-a-vis America First Presiden Trump dan Era Globalism is overdigantikan oleh kembalinya Era Protectism.

Prof (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro_Jakto

Yang agak nyeleneh dari pemikiran Beliau adalah upaya agar BPJS mendapatkan sebagian interests dari FI dalam kerangka BPJS mendapatkan stabilitas revenues jangka panjang. Ini penulis anggap agak nyeleneh karena untuk mendapatkan sebagian interests itu perlu bayar. Kondisi BPJS yang babak belur dengan kerugian saat ini mana mungkin untuk menyisihkan dana untuk pembelian sebagian interests tersebut kecuali jika ditalangi oleh APBN.

Peserta yang berasal dari Putra Daerah Papua. Beliau juga adalah Mantan Dubes RI untuk negara sahabat

Suara putra daerah disampaikan oleh Mantan Dubes RI untuk negara sahabat kita. Beliau merasa Wong Papua hanya jadi penonton saja pada hiruk pikuk renegosiasi GOI vs FCX dewasa ini. Menurut penulis, memang sawajarnya jika Tim Negosiasi Indonesia juga ada wakil dari Putra Daerah walaupun kita mungkin sepakat bahwa ini adalah domain Pemerintah Pusat.

Terlepas dari itu semua, kontribusi FI untuk masyarakat Papua sebetulnya cukup banyak. Misalnya, 36 persen tenaga kerja langsung FI adalah asli Papua, dan, terdapat 6 Vice President FI asli Papua.