Presiden Jokowi tampaknya cukup puas dengan kinerja Sesi I program Tax Amenesty, yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Uang tebusan yang berhasil dikumpulkan Rp97 triliun, dana raptriasi Rp135 triliun, dan deklarasi harta senilai Rp3.500 triliun. Â Â
Angka Rp3.500 triliun itu merupakan angka yang besar. Itu sekitar 30% PDB Indonesia.Â
Dilaporkan juga bahwa kinerja TA Indonesia terbaik dari 7 negara sample dengan deklarasi harta senilai Rp3.500 triliun. Kinerja Indonesia ini diikuti oleh Italia dengan deklarasi sebesar Rp1.179 triliun, dan yang terendah adalah Irlandia dengan deklarasi Rp 26 triliun.Â
Pejabat tinggi negara? Politisi? Orang-orang dan/atau keluarga orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan? Atau, mantan dari orang-orang tersebut? maksudnya mantan keluarga istana, mantan pejabat tinggi negara, mantan politisi, dan lain sebagainya. Â Â
Atau, sebagian besar hanyalah pebisnis biasa yang tujuan utama menyembunyikan harta itu adalah hanya untuk menghindari bayar pajak yang lebih besar. Dengan kata lain, harta-harta mereka itu sebenarnya harta separoh halal dan bukan berasal dari korupsi dan/atau kejahatan yang lain. Â Â
Kita semua jelas tidak akan mendapatkan profil dari pihak-pihak yang sudah mendapatkan ampunan pajak itu. UU Tax Amnesty menjamin kerahasian pribadi mereka. Pasal 20 UU Tax Amnesty 2016 menyatakan:
"Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UndangUndang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak."Â
Dan, Pasal 21 Angka (3) berbunyi:Â
"Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri." Â
Dengan demikian, jika ada diantara mereka itu, katakanlah dalam beberapa hari ke depan, kena OTT KPK, KPK tidak dapat mengkases data yang ada di DJP Kementerian Keuangan tersebut. KPK tidak dapat baik secara resmi maupun tidak resmi melakukan tindak lanjut pengusutan yang lebih cepat, walaupun data yang dicarai mungkin ada terlaporkan dalam program TA ini. Â Â
Kebuntuan serupa juga berlaku untuk institusi anti korpusi yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mereka semua tidak dapat mengakses data termaksud. Â Â
Apakah Presiden Jokowi telah melakukan kesalahan besar?Â
Saya kira tidak. Katakanlah seluruh harta yang dilaporkan itu berasal dari KKN dan lain-lain sejenisnya. Dari uang negara senilai Rp3.500 triliun yang sudah dikorup itu memang kecil sekali yang dapat diselamatkan. Hanya Rp97 triliun atau kurang dari 3 persen dari uang negara yang sudah dikorup.
Namun, angka itu jauh lebih besar dari hasil yang diperoleh oleh beberapa institusi penegak hukum. KPK , misalnya, intuisi saya mengatakan tidak akan jauh dari Rp1 triliun. Hal yang sama juga berlaku untuk institusi BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Semuanya masih dalam hitungan kurang dari Rp1 triliun. Dan, itu dilakukan lebih dari 15 tahun.Â
Yang menakjubkan, Presiden Jokowi melakukannya hanya dalam waktu sekitar 8 bulan (hingga Maret 2017). Jokowi memang Super bukan?
Bagaimana aktivitas korupsi, KKN, dan sejenisnya ke depan? Maksudnya apakah mereka itu betul-betul sudah tobat beneran. Sudah tobat nasuha?Â
Jawabnya tidak. Sifat dasar manusia biasa akan menyendera mereka untuk terus melakukan itu. Korupsi, dan KKN, dan lain yang sejenisnya masih akan tetap dilakukan.
Apakah ada cara yang lebih baik untukmengendalikan korupsi?Â
Jelas banyak dan yang terpenting adalah tindakan pencegahan. Pencegahan dari sumber-sumber korupsi itu baik dari sisi penerimaan negara (utamnya yang terkait dengan DJP), pengeluaran negara (belanja kementerian dan lembaga negara termasuk pemerintaH aerah dan BUMN), dan perizinan-perizinan . Â
Mungkinkah ini terwujud dalam waktu dekat?Â
