Mohon tunggu...
Almizan Ulfa
Almizan Ulfa Mohon Tunggu... Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI -

Just do it. kunjungi blog sharing and trusting bogorbersemangat.com, dan, http://sirc.web.id, email: alulfa@gmail.com, matarakyat869@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Sensawi Jokowi Sebaiknya Tidak Ditanggung APBN

20 Oktober 2014   17:32 Diperbarui: 17 Juni 2015   20:23 5
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Adalah hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi penuh tentang

kondisi terkini dan potret kedepan keuangan pemerintah.

(UU Keuangan Negara Tahun 2003)

Jokowi memang senang membuat sensasi. Pernah suatu stasiun tv, kalau tidak TvOne mungkin MetroTv, mewawancarai Beliau dalam perjalanan udara mungkin dari Solo – Jakarta. Ketika itu lagi musim kampanye pencalonan dirinya menjadi Gubernur DKI.

Ini merupakan sensasi sebab sebelumnya belum ada calon kepala daerah yang diwawancarai secara santai dalam perjalanan udara. Terkesan wawancara tersebut merupakan inisiatif dari stasiun tv dan oleh karena itu Jokowi tidak perlu merogo kocek untuk membayarnya. Seharusnya memang tidak perlu membayar karena sensasi itu merupakan berita yang dikejar media.

Mungkin kita juga ingat sensasi HUT DKI Jakarta 2013. Jokowi naik kuda dengan berpakaian ala Kaisar Jenghis Khan, katanya. Prosesi ini juga mendapat liputan yang besar dari berbagai media. Karena event itu merupakan sensasi seharusnya Pemda DKI tidak perlu bayar media. Media yang mengejar-ngejar berita itu.

Realitanya apa memang demikian? Apakah kita yakin seratus persen DKI tidak membayar sepeserpun untuk liputan media itu? Atau, ada unidentified sponsor yang membayarnya? Only God Knows!

Mungkin kita ingat kasus debat Capres 2014 yang baru lalu. Itu sebetulnya sensasi dan hot item yang dikejar-kejar media. Tetapi, KPU masih juga mengeluarkan uang untuk beberapa stasiun tv yang melaksanakan kegiatan debat tersebut. Angkanya, menurut dugaan saya, dalam hitungan ratusan miliar!

Hari ini kembali Jokowi akan membuat sensasi. Jokowi dan JK akan mengadakan prosesi kemenangan rakyat mulai dari bundaran HI hingga ke Istana Negara.Diperkirakan acara ini akan menjadi sorotan meluas dan riuh rendah dari berbagai media. Ini liputan sensasi. Liputan berita.

Apakah Jokowi via Sekretariat Negara juga perlu membayar liputan media tersebut? Atau, Sekretariat Negara membayar tanpa sepengatahuan Jokowi? Hopefully neither first nor second is true.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun