"Lagian, pejabat-pejabat departemen itu mana mau ?", yang lain ikut mematahkan yang diutarakan Irfan.
"Bentar dulu, ntar dulu...", Pak Irfan langsung mencoba menguasai suasana. "Begini..", lanjutnya.
"Memang itu bukan tanpa masaalah, tentu ada. Tapi jika direncanakan sedemikian rupa dan dilaksanakan secara bertahap, why not ? kenapa tidak ?", Irfan mulai dengan argumentasinya.
"Coba, berapa ratus banyaknya karyawan/pegawai suatu departemen. Jika beberapa (5 atau 10) departemen pemerintahan saja yang tersebar di beberapa daerah, bukan hanya kemacetan Jakarta yang dapat dikurangi, tetapi sekaligus juga pemerataan penduduk, pemerataan peredaran uang, otomatis pemerataan pembangunan dan perimbangan kemajuan daerah satu dengan yang lainnya..., pokoknya banyak lah !!!", Pak Irfan terus nyerocos.
Demikianlah bagian dari obrolan di teras sebuah rumah malam itu. Sepintas ide memindahkan kantor kementrian ke daerah itu memang terkesan mengada-ada, bahkan penulis menyebutnya ide gila. Tetapi kalau saja dilakukan pengkajian secara.mendalam dan tentu secara ilmiah, bukan tidak mungkin ditemukan banyak hal yang positif dari pada negatifnya.
Hal yang paling mudah dipahami adalah pemerataan penduduk tadi. Sebut saja setiap pejabat/pegawai mempunyai anggota keluarga rata-rata 4 sampai 5 orang. Maka tinggal dikalikan dengan jumlah pegawai pada kementerian tsb, sekian banyak penduduk akan tersebar ke daerah untuk sebuah departemen. Lalu dikalikan sekian departemen. Rentetan berikutnya adalah perlunya perumahan, maka proyek perumahan pun berjalan di daerah tsb. Lalu setiap anggota keluarga perlu sekolah, maka sekolah-sekolahpun makin berkembang di daerah tsb. Hal ini sekaligus mengurangi persaingan kebutuhan sekolah di Jakarta. Yang tak mungkin terlepas adalah transportasi. Hal ini sekaligus akan meratakan kebutuhan bahan bakar. Tentu hal-hal yang telah disebutkan tadi bukan hanya, masih banyak keuntungan lain yang mungkin akan diperoleh dengan menjalankan "ide gila" ini. Intinya adalah memindahkan banyak aspek kehidupan banyak orang yang selama ini terpusat di Jakarta ke daerah-daerah yang populasinya masih rendah, memungkinkan secara faktor-faktor lain untuk dijadikan tempat berkantornya departemen tertentu.
Bahwa ada masalah lain muncul dengan ide ini, adalah hal wajar. Misal bagaimana cara komunikasi dan koordinasi satu departemen dengan departemen lain atau menteri-menteri dengan presidennya. Atau bagaimana pihak-pihak, masyarakat, rekanan dsb untuk dapat berurusan atau ingin memperoleh layanan suatu departemen, dsb, dsb.
Seperti tadi telah disebutkan, "ide gila" ini tidak untuk serta merta dilaksanakan bulan depan atau tahun depan. Namun perlu ada kajian-kajian, penelitian, diuji dsb. Sehingga suatu saat ide memindahkan kantor kementrian (ke daerah) ini tidak lagi merupakan ide gila. Tapi sebuah ide yang dinyatakan layak dilaksanakan.
Jadi ngga sabar suatu hari melihat (misalnya) Kementerian Pendidikan Nasional berada di Yogyakarta, Kementerian Riset & Teknologi ada di Bandung, Kementerian Kelautan berkantor di Surabaya, Kementerian Pertanian berpusat di Medan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berada di Bali, dst, dst. Semoga.
