Rwanda memiliki salah satu persentase keterwakilan perempuan tertinggi di parlemen, yang mencapai lebih dari 60%. Hal ini dicapai melalui penerapan undang-undang kuota gender yang menetapkan bahwa setidaknya 30% dari semua posisi di lembaga pemerintahan harus diisi oleh perempuan. Selain itu, pemerintah Rwanda telah mengambil langkah-langkah untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan ekonomi. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap pembiayaan telah membantu perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Keberhasilan Rwanda dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik juga menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan yang signifikan.
2. Islandia
Islandia secara konsisten berada di peringkat atas dalam Indeks Kesetaraan Gender Global, dan hal ini sebagian besar berkat kebijakan yang mendukung kesetaraan di tempat kerja. Negara ini telah menerapkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka membayar upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Selain itu, Islandia memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap diskriminasi gender di tempat kerja, termasuk mekanisme pengaduan yang efektif bagi korban diskriminasi. Kebijakan cuti orang tua yang inklusif, yang memberikan hak cuti bagi kedua orang tua, juga berkontribusi pada pembagian tanggung jawab yang lebih adil di rumah. Melalui berbagai langkah ini, Islandia tidak hanya berhasil menutup kesenjangan upah, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya menghapus diskriminasi gender dan mencapai kesetaraan gender, tantangan tetap ada dan memerlukan perhatian serius. Beberapa tantangan utama meliputi:
1. Resistensi Budaya
Banyak masyarakat masih terikat pada norma dan nilai tradisional yang membatasi peran perempuan. Resistensi budaya terhadap perubahan sering kali menghambat penerimaan kebijakan kesetaraan gender. Misalnya, dalam beberapa komunitas, pandangan bahwa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam politik atau memiliki karier yang setara dengan laki-laki masih kuat. Untuk mengatasi ini, diperlukan kampanye pendidikan yang menyasar perubahan sikap dan perilaku, serta pelibatan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mempromosikan kesetaraan.
2. Kurangnya Pendanaan
Pendanaan yang tidak memadai menjadi kendala besar dalam implementasi program-program yang mendukung kesetaraan gender. Banyak inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan perempuan, seperti program pelatihan, akses pendidikan, dan perlindungan hukum, memerlukan sumber daya yang cukup untuk berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional sangat penting untuk menggalang sumber daya dan investasi yang diperlukan.
3. Pelaporan yang Tidak Memadai
Sistem pelaporan yang lemah sering kali membuat sulit untuk memantau kemajuan dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Tanpa data yang akurat dan transparan, sulit untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penguatan sistem pengumpulan data dan pelaporan yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan baik dan hasilnya dapat diukur.
