[caption id="attachment_411421" align="aligncenter" width="562" caption="Panglima Koarmabar Laksamana Muda TNI Taufiq (dua dari kiri) saat gelar pasukan untuk mengawal Konferensi Asia Afrika di Lapangan Arafuru, Mako Armabar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2015) | megapolitan.kompas.com"][/caption]
Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba gubernur Ahok mendapat hadiah tuduhan seakan-akan telah melakukan pelecehan terhadap TNI dan Polri, hanya karena Gubernur mengusulkan honorarium untuk TNI dan Polri yang telah membantu Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan berbagai kegiatan di Jakarta.
Polemik ini bermula ketika usulan Ahok merekrut personel TNI/Polri untuk menggantikan peran Satpol PP, seakan dibantah oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano Ahmad dengan menganggap bahwa Ahok tidak memahami tugas pokok dan fungsi TNI/Polri. Menurut Riano, keingian Ahok merekrut tenaga dari TNI/Polri telah menimbulkan hal-hal yang bertentangan, karena tugas dan fungsi TNI mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara sementara Polri bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. TNI hanya ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jika Negara dalam kondisi darurat. Sementara Jakarta tidak dalam kondisi darurat, begitu pendapat Riano Ahmad.
Sementara itu, menanggapi keluhan Ahok yang menganggap tidak maksimalnya kinerja Satpol PP, Riano mengatakan hal tersebut dukup diatasi dengan memaksimalkan kinerja Satpol PP yang ada.
Perekrutan personil TNI/Polri sendiri bukannya tanpa alasan yang jelas, selama ini beberapa kegiatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu melibatkan TNI Polri, diantaranya pembongkaran bangunan liar, razia dan penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, ada peraturan gubernur tentang penggunaan tenaga TNI/Polri dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Inilah salah satu akibat jika rasa tidak suka terhadap seseorang sudah memenuhi isi kepala, apa yang baik dan sudah berlangsung selama ini bisa saja berubah menjadi tidak baik. Hanya karena keingian seorang Ahok menggunakan tenaga TNI/Polri, kemudian diberi honor yang pantas lantas ditanggapi seakan-akan melecehkan sebuah lembaga, tidak tanggung-tanggung, yang dilecehkan adalah lembaga TNI/Polri yang nota bene lembaga yang diberikan wewenang oleh Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki hak untuk mengokang senjata dalam menjalankan tugasnya.
Upaya Ahok, bisa juga menjadi penyelamat martabat TNI/Polri, karena tidak dipungkiri bahwa banyak oknum TNI/Polri yang menjadi petugas keamanan pada sejumlah bar dan kafe, harapan Ahok, jika mereka yang bekerja membantu Pemprov DKI Jakarta mendapatkan honor yang pantas, tidak lagi berkeinginan “bertugas” pada daerah remang-remang, antara gelap dan terang. Walaupun harapan Ahok tidak pasti seratus persen terwujud, tapi setidaknya Ahok sudah mencoba membatu pimpinan TNI/Polri agar anggotanya tidak terlibat di dunia yang tidak jelas identitasnya.
Perselisihan ini sebenarnya hanya karena beda sudut pandang dan penafsiran, Bung Riano Ahmad memandangnya dari sisi tugas dan kewajiban TNI/Polri dari sudut pandang aturan dan ketentuan tanpa mencerna adanya tafsiran yang lebih luas. Hanya melihat dari sudut pandang ketika negeri ini dalam situasi gawat darurat. Sementara Ahok melihatnya lebih luas, bukan hanya ketika Negara dalam situasi genting, tetapi menggunakan tenaga TNI/Polri dalam kondisi Negara aman serta memberikan nilai tambah terhadap profesionalisme anggota TNI/Polri.
Sumber bacaan :
Ahok Berniat Rekrut Anggota TNI
Wacaha Ajok Ganti Satpol PP dengan TNI dikritik
Ahok Bantah Lecehkan TNI-Polri
