[caption id="attachment_410859" align="aligncenter" width="624" caption="Kapolri Komjen Badrodin Haiti dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki di Istana Merdeka sesaat setelah pelantikan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri | nasional.kompas.com"][/caption]
Presiden Jokowi, hari ini (17/4/2015) melantik Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah calon Kapolri sebelumnya Budi Gunawan gagal dilantik karena terkait urusan hukum. Pelantikan di hadiri Wakil Presiden Jusuf Kala, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusmas, serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
Sebagaimana umumnya pejabat, setelah dilantik selalu memberikan statemen, demikian juga dengan Komjen Badrodin Haiti. Secara jelas Komjen Badrodin, menyebutkan akan meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Komjen Badrodin agar memilih Wakapolri yang bersih dan mereformasi institusi Polri.
Dengan tidak mengurangi segala rasa hormat kepada Bapak Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri maupun sebagai pribadi, saya meragukan beliau mampu merealisasikan janjinya dan permintaan Presiden Jokowi.
Tantangan pertama Komjen Badrodin adalah memilih Wakapolri, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar Kapolri memilih wakil yang bersih. Sinyal ini, dapat diterjemahkan bahwa ada calon kuat wakapolri yang tidak bersih. Jika Kapolri gagal memilih Wakapolri yang bersih, besar kemungkinan akan berpengaruh keberhasilan janji lainnya. Dalam pemilihan Wakapolri, Komjen Badrodin menghadapi pilihan yang sulit, karena bagaimanapun tarik ulur kepentingan sulit dihidari. Andai Komjen Badrodin mampu, seharusnya tidak menunggu menjadi Kapolri untuk melakukan konsolidasi dan menyolidkan institusi Kepolisian, karena sebelum dilantik sebagai Kapolri, Komjen Badrodin Haiti adalah Wakapolri.
Masih sangat jelas dalam ingatan kita, bagaimana tidak berdayanya Badrodin menghadapi kelakuan anak buahnya dalam penanganan kasus Bambang Widjojanto yang notabene Pimpinan KPK. Badrodin pun seperti tidak bernyali ketika Presiden Jokowi meminta secara terbuka agar institusi Polri tidak mengkriminalisasi lembaga lain, tetapi pada kenyataannya tetap berjalan bagaikan tanpa hambatan.
Selain itu, mulai muncul wacana mengangkat Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Jika kemudian terbukti Budi Gunawan diangkat menjadi Wakapolri, maka berakhirlah sudah fungsi pesan Presiden agar Kapolri mencari Wakapolri yang bersih.
Tantangan kedua Komjen Badrodin, meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun salah satu pimpinan KPK, Taufiqurahman Ruki adalah pensiunan Polri, pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Seperti ditegaskan sendiri oleh Komjen Badrodin, bahwa kasus Bambang Widjajanto (BW) dan Abaraham Samad (AS) tetap berjalan karena tidak ada alasan Polri untuk menghentikan penyidikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kerjasama yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kelembagaan, tetapi termasuk hubungan personal antara jajaran kepolisian dan KPK. Secara formalitas mungkin terdengar mudah, dari luar mungkin hubungan kedua lembaga kelihatan baik, tetapi bagaimana dengan eksekusi pelaksanaan yang tidak mungkin terlepas dari hubungan personal? Secara sadar Komjen Badrodin hanya berani mengakui jika ketegangan kedua lembaga baru mulai mereda. Semua orang mengetahui dengan jelas bahwa kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, merupakan rekayasa balas dendam dari institusi kepolisian dan saat ini Budi Gunawan boleh melenggang bebas, lain halnya Bambang Widjajanto dan Abraham Samad masih meringkuk ditahanan. “Ketimpangan” ini bisa menjadi batu sandungan Komjen Badrodin Haiti. (terlepas dari keputusan Pra Peradilan Budi Gunawan di tangan hakim Sarpin Rizaldi).
Dengan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), walaupun terlihat harmonis, jajaran kepolisian mungkin masih jengkel dengan kasus BG, karena data dari Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)-lah, salah satu penyebab yang membuat Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri, sementara dengan BPK diperkirakan berjalan mulus, karena kedua lembaga ini menganut paham yang sama, tahu sama tahu.
Tidak lama lagi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), kesigapan pasukan Badrodin mengamankan acara tersebut menjadi point tambahan, tetapi jika gagal, Komjem Badrodi harus legowo, kalau dinilai gagal.
Sebagai warga negara, saya tentu berharap, Komjen Badrodin bekerja secara professional dan tak pilih kasih dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum ditubuh Polri yang dinilai semakin lemah. Pengalaman sebagai orang yang sering ditugaskan menangani konflik dan sampai sejauh ini memiliki reputasi cukup bagus, bisa menjadi petunjuk mudah bagi Komjen Badrodin memenuhi janjinya dan permintaan Presiden Jokowi. Tapi disisi lain, berkaca pada saat Komjen Badrodi menjadi Wakapolri, saya cukup pesimis jika janji Pak Kapolri dapat ditepati. Semoga yang saya tulis, hanya sebuah keraguan sebagai anggota masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya.
Referansi : Nasional.kompas.com, kompas.com, kompas.com, CNN Indonesia