Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional melibatkan beberapa langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia diperhatikan, diselidiki, dan diadili secara adil.
Lembaga pengadilan internasional seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Keadilan Internasional, dan Mahkamah Internasional, memberikan sarana bagi individu atau kelompok untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional.
Melalui ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, Pemerintah berupaya untuk menerapkan langkah-langkah dan perundang-undangan domestik yang sesuai dengan kewajiban dan tugas perjanjian mereka.
Oleh karena itu, sistem hukum dalam negeri memberikan perlindungan hukum utama terhadap hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan hukum internasional. Ketika proses hukum dalam negeri gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, mekanisme dan prosedur pengaduan individu dan kelompok tersedia di tingkat regional dan internasional untuk membantu memastikan bahwa standar hak asasi manusia internasional benar-benar dihormati, diterapkan, dan ditegakkan di tingkat lokal.
