Mohon tunggu...
Alko Komari
Alko Komari Mohon Tunggu... Swasta -

Selanjutnya

Tutup

Money

Pertalite Mana Suaramu

29 Januari 2018   21:43 Diperbarui: 29 Januari 2018   21:47 721
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Padahal jika melihat situasi saat ini yang sudah masuk tahun politik, isu BBM sebenarnya juga bisa diangkat untuk menyerang Presiden Jokowi. Pilpres memang masih tahun depan 2019, namun tahun ini tetap menjadi momentum yang bagus bagi oposisi untuk menggiring masyarakat agar ketertarikan masyarakat terhadap Jokowi menurun.

Media semestinya juga jangan hanya terkesima dengan isu politik dan hukum saja,  isu ekonomi dan daya beli masyarakat seperti kenaikan harga BBM Pertalite tetap juga harus diprioritaskan. Terlebih BBM termasuk komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang aktivitas setiap harinya.

Bukankah isu publik seperti kenaikan harga BBM lebih penting dibandingkan isu politik hukum yang seringkali hanya demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. Media mesti berkaca bahwa keberadaannya pada dasarnya untuk menyuarakan dan semata-mata demi kepentingan publik.

Padahal jelas- jelas bahwa realitasnya, secara resmi Pertamina sudah mengumumkan ke publik tentang kebijakan kenaikan harga BBM tertanggal mulai 5 Januari kemarin, seperti misalnya harga Pertalite di DKI dan Jawa Bali menjadi Rp 7.350 per liter dari sebelumnya Rp 7.050 per liter. Begitu juga Pertamax yang ditetapkan sebesar Rp 8.050 per liter dari semula Rp 7.750 per liter.

Fakta di lapangan juga sudah sangat jelas bahwa banyak dijumpai SPBU yang kehabisan Pertalite dengan berbagai dalih seperti masih dalam proses pengiriman atau menunggu pengiriman.

Melihat semua ini, lantas apakah sekarang media cenderung hanya menyuarakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja demi mengejar keuntungan atau pendapatan semata.  Dan media telah membutakan dirinya akan isu -- isu sosial ekonomi yang nyata -- nyata berkaitan erat dengan kepentingan publik, kepeningan masyarakat luas.

Kalau memang itu yang terjadi, maka media benar-benar sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai watchdog, sebagai mata dan telinga yang beroperasi demi kepentingan publik.  Kasihan publik yang sekarang selalu dicuekin media.  

Kasihan juga Presiden Jokowi yang tidak mendapat kontrol yang baik dari media. Padahal saya percaya, sosok seperti bapak Presiden Jokowi merupakan tipikal orang yang tidak alergi kritik, terbuka akan masukan -- masukan yang baik untuk masyarakat. Semoga tulisan ini dapat mengingatkan media, sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun