Alja Yusnadi
GONJANG-ganjing isu penegakan syariat Islam kembali menguat di Aceh. Dengan berbagai dalih, sekelompok massa membongkar beberapa tempat wisata. Dalam kurun waktu satu bulan ini, sudah terjadi beberapa aksi pembongkaran.
Ada beberapa aksi yang miris, pembongkaran pondok-pondok yang ada di Bate Geulungku, Bireuen, penutupan kawasan wisata Ulee Lheue, pembongkaran pondok-pondok di pantai Lhok Nga, Banda Aceh dan Aceh Besar. Ini tentunya bukan peristiwa pertama, dan belum tentu juga menjadi yang terakhir.
Bermacam motif di balik ini semua, yang paling mengemuka adalah tempat-tempat tersebut disinyalir menjadi tempat maksiat. Namun, jika dilihat lebih jauh, persaingan ekonomi dan kecemburuan sosial juga dapat menjadi pemicu.
Tak dapat dipungkiri, kehadiran objek wisata alami itu turut membawa berkah kepada para pedagang kecil. Di pantai Ulee Lheue dan Lhok Nga, selain pondok, pedagang juga menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman.
Suatu sore, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan beberapa pedagang jagung bakar di kawasan Lhok Nga. Ternyata, satu hari mereka bisa menghabiskan sekitar 20-30 jagung bakar. Jika hari Minggu bisa dua kali lipat. Bayangkan jika ada 50 pedagang jagung bakar, berapa uang yang berputar?
Hal serupa juga di kawasan Ulee Lheue, Lampuuk, Ujong Batee dan tempat-tempat yang sering dikunjungi lainnya. Geliat ekonomi rakyat ini tentunya tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga sangat rawan terjadi kecemburuan sosial. Bahkan, ada beberapa di antara yang berjualan tersebut berasal dari luar Aceh.
Maksiat?
Dengan berbagai kemungkinan tadi, agaknya maksiat dan penegakan syariat bukan menjadi alasan pembenar satu-satunya. Bagi masyarakat yang terhasut harus lebih hati-hati dalam menyikapi ajakan-provokasi beberapa orang sehingga memastikan tidak terjadi persaingan ekonomi atau kecemburuan sosial-ekonomi.
Seberapa besar maksiat yang dapat dan mungkin terjadi di tempat-tempat wisata alami itu? Duduk berduaan, bermesraan, muda-mudi memadu kasih. Hal ini yang digadang-gadangkan menjadi maksiat. Sebenarnya, kemaksiatan struktural yang lebih besar terjadi di kantor-kantor pemerintahan, dengan penuh kesadaran, dibalut seragam mewah, uang rakyat dicuri.
Bukan maksud membenarkan kemesraan, setidaknya aparat pemerintah juga dapat menertibkan abdi negara terlebih dahulu, instansi pemerintah yang nota benenya beroperasi dengan uang rakyat, membina moral Satpol PP/WH agar tidak adalagi kasus pencabulan atau skandal seks yang dilakukan aparat tersebut. Memastikan tidak ada KKN dalam perekrutan dan pembinaan aparat penegak hukum.
