Menyusun dan melaksanakan prosedur administratif guna menjalankan kebijakan pemerintah secara efisien.
3. Otonomi Daerah:
Pengelolaan kebijakan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari desentralisasi.
4. Partisipasi Masyarakat:
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pemerintah.
5. Kontrol dan Pengawasan:
Menetapkan mekanisme kontrol dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kinerja lembaga pemerintah.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang bekerja di lembaga pemerintah pusat.
7. Komunikasi Publik:
Mengelola komunikasi publik untuk memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan dan program pemerintah.
