Mohon tunggu...
aliyahsalsabilah
aliyahsalsabilah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

saya seseorang yang kritis dan disiplin

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara: Penjaga Hak Masyarakat dari Keputusan Administrasi Pemerintah

4 Januari 2025   16:00 Diperbarui: 4 Januari 2025   15:47 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dr. Hana Widjaja, seorang pakar hukum administrasi dari Universitas Padjadjaran,

menambahkan, "Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah salah satu kunci

utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. PTUN membantu memastikan bahwa

setiap keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral."

Meskipun PTUN memiliki peran penting, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Salah

satu tantangan utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap PTUN. Banyak

masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan gugatan ke PTUN atau bahkan tidak

tahu adanya lembaga ini. Selain itu, proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi juga

menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya.

Prof. Ahmad Fauzi dari Universitas Indonesia menjelaskan, "Tidak semua masyarakat

memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk mengakses PTUN. Oleh karena itu, perlu

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun