Komunikasi Krisis dalam Penanganan Covid-19, Pemerintah Butuh Peran Serta Masyarakat

Komunikasi yang terjadi di pemerintah dalam menangani Covid-19 cenderung justru diwarnai ketidakpastian informasi akibat seringnya terjadi misskonsepsi, penyampaian informasi dengan kalimat kontradiktif hingga kebiasaan ralat meralat yang menimbulkan kebingungan.  

Dilain sisi, Masyarakat cenderung masih abai dengan instruksi pemerintah dan lebih percaya untuk mengakses informasi di media sosial yang mudah sekali disisipi hoaks. Pasti ada saja yang melanggar instruksi dan bahkan secara tidak sadar ikut serta dalam menyebarkan berita hoaks seputar corona, yang lagi-lagi membuat pemahaman masyarakat yang lain semakin keliru. 

Dua bulan pertama tahun 2020 yang seyogyanya dijadikan momentum untuk melakukan komunikasi public secara aktif guna mengedukasi masyarakat seputar corona dengan baik justru seperti diabaikan oleh pemerintah. 

Masih ada Guyonan-guyonan yang meremehkan corona, dari guyonan Menko maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan corona adalah jenis mobil, hingga doa yang bisa membebaskan kita dari corona milik Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

Belum ada komunikasi optimal yang memandu masyarakat untuk memahami apa sih sebenarnya virus tersebut termasuk informasi lain seputar penanganan, bedanya dengan influenza dan manajemen dalam menanggapi isu hoaks. 

Pemerintah juga seakan terlambat dalam merepons fenomena yang terjadi, imbauan-imbauan tidak diiringi dengan upaya proaktif pemberian informasi yang utuh dan optimal utamanya terkait manajemen isu hingga transparansi data. Kelemahan koordinasi juga muncul dengan diindiikasikan oleh terjadinya klarifikasi yang meluruskan perkataan sebelumnya. 

Publik seakan lebih percaya dengan sumber lain di internet, terutama sosial media yang mudah disisipi berita hoaks. Keadaan semakin buruk akibat disinformasi dan misinformasi diruang publik. Bahkan pada awalmya terjadi salah persepsi dan pertukaran makna antara pasien positif, ODP, dan PDP yang semuanya itu dianggap masyarakat sebagai pasien yang sudah pasti positif. Media sosial lebih dijadikan panduan utama publik dalam akses informasi.

Mari Mulai Komunikasi Krisis yang Optimal

Dalam mengatasi permasalahan yang kompleks akibat pandemic ini, sangat diperlukan komunikasi yang baik dan optimal diantara pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya, krisis yang dalam hal ini ditimbulkan covid-19 tidak timbul secara mendadak. Krisis ini adalah hasil dari tahap awal kemunculan masalah inti hingga kemudian memuncak dan menghasilkan krisis yang kompleks dampaknya. Prinsipnya, Saat kita kecolongan di awal, maka krisis akan meluas dan bersifat merugikan. 

Firsan Nova Dalam buku "Crisis Public Relations" (2011), mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan dalam siklus hidup krisis yang harus dikenal dan dipahami adalah sebagai berikut : Tahap pre-crisis (sebelum krisis), Tahap warning (peringatan), Tahap acute (akut), Tahap clean-up (pembersihan) dan Tahap post-crisis (sesudah krisis). 

Meskipun agaknya pemerintah telah kecolongan start diawal dalam melakukan komunikasi krisis yang baik kepada publik, tapi belum terlambat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki manajemen komunikasi krisisnya.