Praktik Hukum di Negara Demokrasi

Hukum dan demokrasi merupakan satu hal yang saling berkaitan, terutama pada setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum adalah suatu peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan mengatur hubungan antar individu dengan individu ataupun dengan individu dan kelompok bahkan dengan negara. Masyarakat juga dilindungi oleh hukum dari berbagai tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Sedangkan negara demokrasi merupakan negara dimana kekuasaan berada di tangan dan dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini juga dapat dikenal dengan negara hukum, dimana hukum di atas segalanya dan dijalankan oleh pemerintah. Hukum juga digunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak terjadi pertentangan dengan demokrasi, karena Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi di mana seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. 

Demokrasi memiliki arti bahwa rakyat memiliki wewenang keputusan dan menjalankan proses pengambilan keputusan agar undang-undang dapat ditegakkan dan mencerminkan keadilan bagi masyarakat, hal ini merupakan salah satu tujuan sebuah negara. Dalam suatu demokrasi partisipasi rakyat yang menjadi pokok dari sistem ini. Akan tetapi, tanpa peraturan hukum, demokrasi suatu negara menjadi tidak stabil, dan tidak akan berorientasi. Sedangkan, hukum tanpa sistem demokrasi akan kehilangan makna.

Negara hukum yang demokratis ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa demokrasi pancasila adalah definisi negara hukum Indonesia. Negara yang bertanggung jawab kepada rakyatnya harus benar-benar mewujudkan negara yang demokratis berdasarkan pancasila. untuk mencapai hal ini, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar dapat memahami dan konsep negara hukum dan demokrasi pancasila yang tercantum dalam UUD 1945.

Menjaga dan memperkuat demokrasi di suatu negara, hukum sangat berperan penting. Hukum di negara Indonesia tidak hanya membantu mengatur perilaku masyarakat saja, melainkan juga menjaga keadilan serta stabilitasnya. Beberapa peran penting dari hukum untuk mendukung konsep demokrasi adalah sebagai berikut:

• Mengontrol kekuasaan. Hukum berperan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah yang dipilih secara demokrasi, sehingga rakyat dapat memilih secara demokratis, dan dapat mengakui kekuasaan tersebut.
• Perlindungan terhadap hak-hak individu. Hukum memiliki fungsi dan peran untuk melindungi hak-hak setiap individu. setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum melalui sistem demokrasi ini. 
• Penegakkan hukum. Prinsip utama pada fungsi hukum adalah hukum yang menjamin bahwa terdapat peradilan yang independen dan tidak memihak pada satu pihak saja. 
• Kestabilan sosial. Dengan mengatur perilaku masyarakat melalui peraturan yang jelas, dengan hal ini hukum dapat meningkatkan stabilitas sosial.
• Partisipasi publik. Dalam demokrasi, hukum juga memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Tantangan penegakkan hukum dalam negara demokrasi

Berdasarkan pada masalah struktural, budaya, dan sistematik, penegakkan hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan mendalam. Penegakkan hukum sangat penting dalam demokrasi untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta untuk menjamin bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

• Korupsi dalam lembaga penegak hukum. Korupsi merusak integritas lembaga hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sering terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, menciptakan kesan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya dapat mengacaukan hukum.
• Ketidakadilan dan keterbatasan akses keadilan. Selain itu, ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum menjadi masalah serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali "tajam ke bawah" dan "tumpul ke atas", dengan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi korban ketidakadilan.
• Kerusakan kesadaran hukum masyarakat. Adanya masalah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang tidak memahami hak-hak mereka atau bagaimana hak-hak tersebut dapat dilaksanakan, yang mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum.
• Intervensi pemerintah dan tekanan dari pihak berwenang. Sering kali, lembaga penegakan hukum terganggu oleh intervensi pihak berkuasa dalam proses penegakan hukum. Keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
• Peradilan yang lambat. Peradilan di Indonesia sering kali lamban, dengan banyak kasus yang memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Upaya untuk Memperbaiki Penegakan Hukum

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tindakan strategis dapat diambil:

• Meningkatkan kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka melalui pendidikan dan sosialisasi.
• Memperkuat independensi lembaga penegak hukum: Mencegah intervensi politik dan memastikan lembaga penegak hukum beroperasi secara mandiri.
• Memberantas korupsi: Menghentikan praktik korupsi di semua tingkatan lembaga hukum.
• Meningkatkan akses terhadap keadilan: Meningkatkan layanan bantuan hukum dan memastikan akses yang sama ke sistem peradilan di semua lapisan masyarakat.
• Mempercepat proses peradilan: Meningkatkan kinerja administrasi peradilan sehingga waktu penyelesaian kasus semakin singkat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum Indonesia lebih efisien dan adil, yang akan menghasilkan masyarakat yang lebih tertib dan sejahtera

Hukum yang kuat dan adil sangat penting untuk kelangsungan pada negara demokrasi, hubungan antara hukum dan demokrasi sangat erat, di mana kualitas hukum menentukan kualitas demokrasi. Ada beberapa aspek utama yang menjelaskan peran penting hukum dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Pertama, keadilan dan supremasi hukum harus ditegakkan. Menurut prinsip ini, semua orang dan organisasi, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan supremasi hukum, tidak ada satu pun pihak yang dapat dianggap melebihi hukum. Segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam sebuah negara hukum harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, bukan keinginan pribadi atau kekuatan semata. Hal ini melindungi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam proses hukum.