komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah pun mengakui bahwa ada banyak kekerasan yang terjadi di pusat pusat tahanan. dan ia mendorong agar adanya sistem pencegahan atas masalah tersebut, Termasuk kewajiban otopsi pada setiap kasus kematian yang terjadi saat seseorang berada di Rutan Tahanan.
pada dasarnya penjaga hutan sebagai pegawai pemasyarakatan yang ditugaskan dan difungsikan untuk melakukan perawatan terhadap tahanan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 PP 58/1999.
(Petugas RUTAN/Cabang Rutan adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan terhadap tahanan di RUTAN/Cabang Rutan.)
maka dari itu pegawai pemasyarakatan atau penjaga hutan seharusnya melakukan tugas dan fungsinya dengan baik untuk melakukan pelayananan, pembinaan terhadap warga binaan rutan/pemasyarakatan sehingga tidak ada ketentuan hukum yang memperbolehkan oknum tersebut melakukan hal di luar dari pedoman dalam menjalankan profesinya, khususnya melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 4 Permenkumham 16/2011.
Oleh karena itu seorang rakyat Indonesia yang memiliki Hak asasi manusia sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Sehingga dengan HAM setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan perdamaian.
