Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan sebagai umat manusia. Di negara Indonesia, pendidikan telah diatur sejak awal negara ini terbentuk. Seperti yang dilansir dari landasan konstitusi negara Indonesia, yakni Pembukaan UUD 1945 yakni "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
Berdasarkan penggalan kalimat yang dicetak tebal bahwa warga negara Indonesia telah diatur pendidikannya melalui pembukaan UUD 1945 terkait kecerdasan hidup bangsa. Selain itu, hak pendidikan bagi warga negara Indonesia telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, yang menjadi pertanyaan besar pada situasi pandemi COVID-19, apakah pendidikan di Indonesia sudah mencapai kesetaraan? Apakah tidak ada ketimpangan pendidikan yang dialami oleh sebagian warga negara?
Menurut hasil penelitian Ari Budi Santosa yang berjudul "Potret Pendidikan di Tahun Pandemi: Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan di Indonesia" menunjukkan ketimpangan pendidikan di masa pandemi ini. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dianggap tidak ideal bagi sebagian kalangan masyarakat, terutama di daerah wilayah 3 T. Di wilayah 3 T tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap internet dan keterbatasan tenaga pendidik menjadi faktor utama dalam menghadapi PJJ ini. Terlebih, sarana dan prasarana di daerah wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang cenderung tidak memadai ini menghambat jalannya proses pembelajaran.
Keterbatasan akses internet di daerah wilayah 3 T ini karena jaringan internet yang kurang stabil, listrik yang belum sampai ke daerah tersebut. Ketimpangan akses internet dan akses pendidikan ini sangat jelas saat kita membandingkan dengan wilayah perkotaan. Kemudian keterbatasan kemampuan tenaga pendidik. Sistem pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang dijalankan ini memaksa para guru untuk melakukan penyesuaian terhadap PJJ.Â
Beban tenaga menjadi bertambah karena mau tidak mau bahwa seseorang tenaga pendidik harus menguasai teknologi internet serta harus pintar dalam mengelola waktu pembelajaran selama PJJ. Permasalahan selanjutnya di daerah wilayah 3 T ini terkait keterbatasan finansial para siswa, dan fasilitas digital sekolah yang terbatas. Sehingga kegiatan PJJ menjadi sebuah hambatan di daerah wilayah 3 T. Proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif sehingga pemahaman materi pembelajaran oleh para siswa menjadi kurang.
Dalam teori konflik sosial Karl Marx menekankan aspek "cara-cara produksi (mode of production) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Marx juga memiliki sandaran dasar pada dua gagasan besar, yakni basis (dasar nyata) dan suprastruktur (bangunan atas) dalam mendefinisikan keberadaan individu atau kelompok. Â Marx juga menekankan bahwa lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai masyarakat kelas dominan (the rulling class). Marx juga berpandangan bahwa pendidikan sebagai lembaga untuk melestarikan status quo (Dian Rinanta Sari dan Achmad Siswanto, 2021).
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Marx menilai pendidikan sangat rentan untuk menjadi sarana transmisi nilai kepentingan cara-cara berproduksi kapitalisme. Jika dikaitkan dalam pendidikan di era pandemi ini, pendidikan yang baik hanya ditujukan kepada masyarakat kelas atas aja, bagaimana tidak? Walaupun di era pandemi seperti ini, masyarakat kelas atas masih memiliki kemudahan dalam mengakses pendidikan melalui internet, struktur ekonomi yang dominan ini justru akan membantu dalam mengatasi PJJ seperti ini. Siswa yang tergolong ke dalam masyarakat kelas atas dianggap berhasil untuk survive dan berprestasi selama masa pandemi ini.
Menurut Penelitian Wilis (1977) menjelaskan gagasan Marx bahwa struktur ekonomi mempengaruhi sistem pendidikan yang diakses oleh anak-anak dari kelas pekerja. Willis juga menyebutkan bahwa agen sosialisasi lain dapat membantu dalam proses pendidikan, yakni lingkungan sosial seperti halnya teman sebaya yang turut membawa dampak signifikan mengapa seorang anak kelas pekerja akan tetap menduduki posisi sosialnya, yaitu menjadi kelas pekerja (Wilis, 1997).
Analisis terhadap ketimpangan pendidikan di era pandemi melalui pandangan Marx ini menunjukkan bahwa para siswa yang berada di daerah wilayah 3 T ini sedikit sulit menjalankan PJJ karena sebagian besar berasal dari kalangan kelas bawah dimana para orang tuanya cenderung berpenghasilan rendah. Terlebih dalam pembelian kuota internet pun terbatas oleh kurangnya keuangan yang dimiliki.Â
Hal tersebut menyebabkan kurangnya support keluarga dari segi ekonomi. Selain itu, dalam ketimpangan akses internet dan jaringan listrik yang turut mempengaruhi PJJ ini, sehingga para pendidik memiliki tekanan beban yang lebih untuk berpikir dalam menangani PJJ yang cenderung kurang efektif di daerah wilayah 3 T.
Faktor lingkungan sosial pun sangat berpengaruh dalam hal ini, karena agen sosialisasi seperti teman sebaya dapat membawa pengaruh secara signifikan dalam proses pembelajaran (Wilis, 1997). Walaupun memiliki keterbatasan pendidikan di daerah wilayah 3 T, para siswa tersebut memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Semangat juang siswa daerah wilayah 3 T saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga, dengan segala keterbatasannya mereka tetap ingin memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas guna merubah kehidupannya.
