UMKM Naik Kelas, Kuncinya Sistem Pembayaran

Tag line UMKM naik kelas sudah lama menghiasi ruang pikir semua pihak yang memiliki kepedulian dalam pengembangan usaha UMKM.  Kebinet sekarang bahkan lebih tegas memisahkan Kementrian Koperasi dan Kementrian UMKM.  Bahkan info teranyar Menteri UMKM melantik para pejabat Kementrian UMKM di Pasar Tanah Abang.  Ini semua diyakini sebagai upaya pemerintah menunjukan komitmen bahwa UMKM menjadi target utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun tentunya untuk menumbuhkembangkan UMKM tidak hanya butuh seremonial belaka.  Perlu upaya yang to the point langsung ke jantung masalah utama dalam pengembangan usaha para pelaku UMKM.  Sudah banyak intervensi pemerintah dalam penguatan modal usaha, misalnya.  Ada beberapa BUMN maupun BLU khusus yang dibuat pemerintah untuk memecahkan masalah akses kepada pembiayaan. Termasuk melatih para pelaku UMKM dari sisi soft skill seperti program capacity building, pelatihan pemasaran, HCCP dan aneka pelatihan lainnya yang sudah barang tentu cukup menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit.

Tentunya berbagai upaya tersebut cukup memberikan harapan, tapi tidak cukup.  Perlu upaya yang lebih komprehensif dalam menstimulus lahirnya para enterprenur tangguh di NKRI. Perlu dibangun linkage yang produktif dalam menciptakan peluang kerjasama yang saling membutuhkan.  UMKM perlu diberi ruang yang lebar dalam mengakses e catalog misalnya.  Atau pemerintah membangun linkage antara usaha besar dengan UMKM dalam projek/ program pemerintah.  

Program Makan bergizi, TKDN, konversi energi adalah sederet peluang yang bisa diakses UMKM sebagai pelaku usaha.  Program stimuslus tersebut sudah seyogyanya didukung oleh ekosistem usaha di dalam negeri.  Bagaimana perizinan usaha, skema pembiayaan dari perbankan dan sistem pembayaran kepada UMKM merupakan kunci kesuksesan penumbuhan program UMKM naik kelas.

Paradok Akses Pasar

Fasilitasi kerjasama pasar UMKM dengan pengusaha besar maupun pihak lainnya perlu pencermatan yang lebih tajam.  Adakalanya kerjasama pasar membuat susah UMKM.  Seperti diketahui modal usaha UMKM tidak semuanya memadai.  Bahkan adakalanya modal usaha hanya cukup untuk satu putaran penjualan.  Sehingga modal buat besok jualan didapatkan dari selisih penjualan hari ini.  Sehingga terbukanya akses pasar belum tentu menjadi dewa penolong jika skema pembayaran dari mitra tidak dilakukan dalam waktu yang cepat dan pasti.

Ada kalanya mitra pasar umkm seperti pengusaha tempat wisata, pusat oleh-oleh dan supermarket besar memiliki tempo pembayaran yang cukup lama bagi UMKM.  Hadirnya gerai atau pojok UMKM di beberapa pusat perbenjaan moderan belum tentu identif dengan kesejahteraan para pelaku UMKM.  Apalagi dengan skema konsinyasi maka tambah pula derita penjualan bagi pengusaha skala UMKM.

Memang penjualan produk UMKM tidak mudah.  Terbukanya kerjasama penjualan produk adalah satu hal dampak positif yang harus disukuri.  Strategi harga, branding, segemen konsumen yang jelas dan aneka ikhtiar dunia marketing lainnya adalah pekerjaan rumah semua pihak yang concer dalam menaikan kelas UMKM.  Tetapi ada satu hal yang urgent untuk di selesaikan yaitu permasalahan sistem pembayaran dari mitra kepada pengusaha UMKM.

Fairness atau Predator

Ketika produk UMKM yang sudah laku terjual harus menunggu pembayaran diatas seminggu rasanya sudah tidak adil.  Bahkan ada kecenderungan kanibalisme dari pengusaha besar/ vendor kepada pelaku usaha UMKM.  Nyatanya produknya sudah laku dan transaksinya sudah terjadi serta uangnya sudah masuk ke rekening mitra umkm.  Seyogyanya  pembayaran kepada pelaku UMKM dilakukan saat itu juga.