UMKM Naik Kelas, Kuncinya Sistem Pembayaran

Tag line UMKM naik kelas sudah lama menghiasi ruang pikir semua pihak yang memiliki kepedulian dalam pengembangan usaha UMKM.  Kebinet sekarang bahkan lebih tegas memisahkan Kementrian Koperasi dan Kementrian UMKM.  Bahkan info teranyar Menteri UMKM melantik para pejabat Kementrian UMKM di Pasar Tanah Abang.  Ini semua diyakini sebagai upaya pemerintah menunjukan komitmen bahwa UMKM menjadi target utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun tentunya untuk menumbuhkembangkan UMKM tidak hanya butuh seremonial belaka.  Perlu upaya yang to the point langsung ke jantung masalah utama dalam pengembangan usaha para pelaku UMKM.  Sudah banyak intervensi pemerintah dalam penguatan modal usaha, misalnya.  Ada beberapa BUMN maupun BLU khusus yang dibuat pemerintah untuk memecahkan masalah akses kepada pembiayaan. Termasuk melatih para pelaku UMKM dari sisi soft skill seperti program capacity building, pelatihan pemasaran, HCCP dan aneka pelatihan lainnya yang sudah barang tentu cukup menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit.

Tentunya berbagai upaya tersebut cukup memberikan harapan, tapi tidak cukup.  Perlu upaya yang lebih komprehensif dalam menstimulus lahirnya para enterprenur tangguh di NKRI. Perlu dibangun linkage yang produktif dalam menciptakan peluang kerjasama yang saling membutuhkan.  UMKM perlu diberi ruang yang lebar dalam mengakses e catalog misalnya.  Atau pemerintah membangun linkage antara usaha besar dengan UMKM dalam projek/ program pemerintah.  

Program Makan bergizi, TKDN, konversi energi adalah sederet peluang yang bisa diakses UMKM sebagai pelaku usaha.  Program stimuslus tersebut sudah seyogyanya didukung oleh ekosistem usaha di dalam negeri.  Bagaimana perizinan usaha, skema pembiayaan dari perbankan dan sistem pembayaran kepada UMKM merupakan kunci kesuksesan penumbuhan program UMKM naik kelas.

Paradok Akses Pasar

Fasilitasi kerjasama pasar UMKM dengan pengusaha besar maupun pihak lainnya perlu pencermatan yang lebih tajam.  Adakalanya kerjasama pasar membuat susah UMKM.  Seperti diketahui modal usaha UMKM tidak semuanya memadai.  Bahkan adakalanya modal usaha hanya cukup untuk satu putaran penjualan.  Sehingga modal buat besok jualan didapatkan dari selisih penjualan hari ini.  Sehingga terbukanya akses pasar belum tentu menjadi dewa penolong jika skema pembayaran dari mitra tidak dilakukan dalam waktu yang cepat dan pasti.

Ada kalanya mitra pasar umkm seperti pengusaha tempat wisata, pusat oleh-oleh dan supermarket besar memiliki tempo pembayaran yang cukup lama bagi UMKM.  Hadirnya gerai atau pojok UMKM di beberapa pusat perbenjaan moderan belum tentu identif dengan kesejahteraan para pelaku UMKM.  Apalagi dengan skema konsinyasi maka tambah pula derita penjualan bagi pengusaha skala UMKM.

Memang penjualan produk UMKM tidak mudah.  Terbukanya kerjasama penjualan produk adalah satu hal dampak positif yang harus disukuri.  Strategi harga, branding, segemen konsumen yang jelas dan aneka ikhtiar dunia marketing lainnya adalah pekerjaan rumah semua pihak yang concer dalam menaikan kelas UMKM.  Tetapi ada satu hal yang urgent untuk di selesaikan yaitu permasalahan sistem pembayaran dari mitra kepada pengusaha UMKM.

Fairness atau Predator

Ketika produk UMKM yang sudah laku terjual harus menunggu pembayaran diatas seminggu rasanya sudah tidak adil.  Bahkan ada kecenderungan kanibalisme dari pengusaha besar/ vendor kepada pelaku usaha UMKM.  Nyatanya produknya sudah laku dan transaksinya sudah terjadi serta uangnya sudah masuk ke rekening mitra umkm.  Seyogyanya  pembayaran kepada pelaku UMKM dilakukan saat itu juga.

Kalo ada kendala sistem akuntansi/ keuangan rasanya sudah bukan isu untuk saat ini.  Perkembangan teknologi aplikasi dan digitalisasi sistem akuntansi/ keuangan saat ini sudah sangat canggih.  Transaski bisa terjadi riil time, cashless dan akurat.  Tinggal masalahnya kepedulian dan keberpihakan serta komitmen vendor apakah tulus ingin membantu atau malah menjadi predator kepada para pelaku usaha UMKM.

Perlu campur tangan pemerintah jika memang memiliki komitmen kuat dalam program UMKM naik kelas.  Masalah payment dan modal usaha UMKM adalah urat nadi bergeraknya roda usaha UMKM.  Lakukan intervensi keuangan dengan tetap dilakukan pendampingan agar semua bisa tumbuh bersama.  Pelaku usaha besar segera lebarkan sayap untuk meningkatkan omzet usahanya.  Jangan jadikan para pelaku UMKM sebagai gimmick untuk mencari modal kerja atau fasilitas lebih dari pemerintah.  Tetapi lakukan prinsip subsidaritas untuk menumbuhkan UMKM.  Hal-hal pekerjaan yang bisa dikerjakan UMKM maka distribusikanlah untuk umkm.  Supaya beban investasi dan modal kerja pada usaha besar tidak terlalu tinggi, sekaligus memberdayakan UMKM

Sistem Pembayaran Berkeadilan

Masalah pembayaran merupakan isu krusial dan sensitif.  Alih-alih pengusaha besar membantu UMKM malah terkesan sebaliknya. Menunda pembayaran kepada umkm dalam tempo 1 (satu) bulan bahkan lebih.  Tentu hal ini merupakan perbuatan yang tidak patut. Bahkan cenderung mengeksploitasi umkm. Pakterk bisnis seperti itu tidak patut dilakukan para pengusaha besar.  Gunakan IoT jika ada kendala sistem keuangan dan akuntansi perusahaan.  Lakukan intervensi lembaga keuangan pemerintah, baik itu BUMN maupun BLU Kementrian untuk menjadi solusi perihal tersebut.

Jika semua memiliki komitmen yang sama dalam memberdayakan UMKM dan Koperasi pasti ada solusi bersama.  Pemerintah harus hadir dengan membuat kebijakan maupun menciptakan linkage yang produktif antar para pelaku usaha.  Ekosistem UMKM perlu linkage yang kuat dan dilakukan dengan simbiose mutualistis.  Jika pemerintah, perbankan, pelaku usaha UMKM dan Pengusaha Besar berdiri bergandengan tangan demi NKRI maka program UMKM naik kelas akan segera terwujud.