Mohon tunggu...
Ali Rahman
Ali Rahman Mohon Tunggu... Konsultan - Penggiat UMKM dan Aktivis Lingkungan Hidup

Aktif dalam upaya membangun komunitas UMKM naik kelas dan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Ironi Kemakmuran Maluku Utara, Negeri Para Sultan

8 Juli 2024   06:22 Diperbarui: 9 Juli 2024   08:23 466
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pangan, Energi dan Transportasi

Ada tiga kunci kemandirian untuk menjadikan Malut merdeka secara hakiki. Jangan jadikan beras sebagai makanan pokok warga. Kembangkan teknologi baik on farm dan teknologi pengolahan pangan berbasis sagu untuk mendukung kedaulatan pangan rakyat maluku. 

Sagu sangat bergizi dan tersedia merata sepanjang  tahun di setiap tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Malut. Teknologi tepung perlu disediakan disetiap desa, sama hal nya kalau di Jawa hampir setiap desa ada heuleur padi untuk produksi beras. 

Siapkan teknologi beras analog untuk mengolah tepung sagu yang diperkaya dengan tepung singkong/ sorgum untuk membuat buliran tepung sagu sehingga mirip buliran beras. Atau membuat produk papeda instan yang tinggal seduh seperti mie instan. Itu semua teknologi yang sudah sangat umum dan mudah diciptakan.

Dokumentasi pribadi
Dokumentasi pribadi

Pengolahan ikan dan penyimpanan ikan baik dalam bentuk olahan maupun gudang dingin bisa dibuat di setiap desa. Syaratnya kembangkan teknologi biodiesel berbasis kelapa yang melimpah ruah di bumi maluku. Ketika kelapa dijadikan sumber biodiesel maka kebutuhan solar untuk pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) akan terjamin suplai bahan bakarnya. 

Selain itu nelayan akan mendapatkan pasokan sumber biosolar yang mudah dan terjaminnya.  Sehingga para nelayan akan memiliki waktu yang lama untuk menagkap ikan dengan biaya yang murah.  Deretan Gudang dingin akan dibangun di setiap desa untuk menampung ikan hasil tangkapan karena PLTD berbasis kelapa menjamin suplai biosolarnya.

Kapal-kapal yang digunakan sarana transportasi akan mendapatkan kepastian suplai solar dengan harga yang kompetitif. Pemerintah harus turun untuk mengatur regulasi bahan bakar biosolar dari kelapa untuk daerah kepulauan di NKRI. 

Kalo BBM masih disubsidi, kenapa biodiesel yang jelas ramah lingkungan dan memberdayakan banyak petani dan menciptakan lapangan kerja di desa tidak diberikan previlage untuk tumbuh berkembang sebagai bagian dari program bauran energi nasional. 

Negara hadir dengan istrumen insentif dan proteksi harga. BUMN melalui PLN dan Pertamina seharusnya mendukung dan masuk dalam skema investasi untuk pabrik pengolahan biodiesel berbasis kelapa untuk daerah-daerah kepulauan. Sehingga Listrik, bahan bakar solar untuk kapal (nelayan dan kapal trasportasi) serta gudang beku di tingkat pedesaan bisa tumbuh dan berkembang sebagai sumber kemakmuran rakyat di bumi Maluku Utara.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun