Pemerintah vs Iuran BPJS

Indonesia adalah Negara terbesar ketiga yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang lebih dari 266 juta jiwa ini terus menaik setiap tahunnya. 

Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya,maka bertambah pula segala jenis penyakit yang akan menyerang masyarakatnya. Indonesia di pimpin oleh seorang presiden yang menjadi pusat kekuasaan pemimpin di Indonesia. pemimpin yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi,khususnya masalah kesehatan masyarakatnya. 

Hal ini membuat pemerintahan membentuk sebuah badan yang bergerak dalam jaminan kesehatan yang kita kenal sebagai BPJS. BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Badan ini didirikan agar seluruh masyarakat Indonesia yang mampu merasakan bahwa jaminan kesehatan mereka ditanggung oleh pemerintah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas dengan menggunakan BPJS.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir,BPJS menjadi sorotan utama di pemerintahan bahkan masyarakat yang menjadi korban utama dalam BPJS. Permasalahan yang terjadi adalah terhitung dari tanggal 01 januari 2020,iuran BPJS akan naik dua kali lipat dari tarif yang ada sebelumnya. Kenaikan ini bertujuan untuk menutupi defisit yang terjadi dengan kenaikan yang terus bertambah setiap tahunnya. 

Masyarakat Indonesia kecewa dengan kenaikan BPJS ini yang dinilai tidak  melihat dampaknya kepada masyarakat menengah ke bawah. Dengan kenaikan ini masyarakat merasa semakin terbebani bahkan kepada masyarakat yang mengalami tunggakan pada tahun sebelumnya.

Persoalan ini akan terus berjalan jika pemerintah bahkan pemimpin yang ada tetap diam dan tidak melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Agar persoalan ini tidak menjadi boomerang bagi masyarakat,disinilah pentingnya peran pemerintah sebagai pemimpin masyarakat dalam menangani masalah ini. 

Pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur segala aspek kehidupan ini. karena pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bukan hanya membawa pemerintahan kearah terjadinya proses pertukaran dengan kemauan atau keinginan para pengikutnya (pemimpin transaksional) yang hanya akan memunculkan status quo,tetapi dalam proses bergulirnya pemerintah perlu adanya pemimpin yang dapat mengangkat  dan mengarahkan pengikutnya kearah yang benar,kearah moralitas dan motivasi yang lebih tinggi (pemimpin transformasional) yang akhirnya membawa suatu proses dinamika kehidupan.

Singkatnya,pemerintah bukan hanya sebagai pemimpin yang mengarahkan namun juga menjadi pemimpin yang tau dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya dan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakatnya. 

Mari!Sama sama kita doakan agar pemerintahan kita mampu menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi saat ini khususnya kenaikan iuran BPJS,serta pemerintah mampu mensejahterakan masyarakatnaya namun tidak merugikan BPJS itu sendiri.

ALI MUSA

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UIN SUSKA RIAU