4. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) harus bertindak independen tanpa ada intervensi atau konspirasi penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, kritik juga muncul terkait dugaan penyebab pemerasan yang disorot Yandri. Banyak pihak menilai bahwa praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali dipicu oleh kurangnya transparansi dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
"Jangan hanya menyalahkan wartawan dan LSM. Kalau pengelolaan dana desa benar-benar transparan, tidak ada celah untuk praktik seperti ini," ujar seorang aktivis.
Faktanya, banyak laporan media yang mengungkap kasus penyalahgunaan dana desa, bahkan secara terang-terangan melanggar aturan. Ini menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi publik harus ditegakkan sebagai tameng utama dalam melawan korupsi.
Sebelumnya, pada Desember 2024, Kementerian Desa telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan dana desa. Namun, efektivitas kerja sama ini masih menjadi pertanyaan jika keterbukaan informasi publik sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 belum sepenuhnya diterapkan.
Masyarakat diimbau untuk aktif mengawasi dana desa dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pemerasan. Tanpa pengawasan publik yang ketat, dana desa berisiko terus disalahgunakan dan tidak sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
