Antara Kudeta Militer dan Gerakan People Power, Apa Perbedaanya?

Kudeta dan people power merupakan dua istilah yang memiliki maksud yang sama yaitu penggulingan atas pemerintah yang berkuasa di suatu negara. Perbedaan dari dua istilah tersebut yaitu pelaku dan tujuannya. 

Apabila dilihat, people power digerakan oleh kekuatan rakyat yang besar untuk menjatuhkan pemerintah yang dinilai diktator. Sedangkan kudeta militer dilakukan hanya oleh kalangan militer tertentu untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, hasil dari pemilu yang demokratis.

Apabila kita melihat Gerakan People Power yang besar yaitu terjadi di Filipina tahun 1986, dimana masyarakat nya berhasil menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Gerakan ini terjadi karena rezim yang berkuasa dinilai otoriter yang kejam dan menguasai pemerintahan selama beberapa periode. 

Pada awalnya memang memiliki kinerja yang bagus, namun lama-kelamaan menjadi pemerintahan diktator yang menyebabkan Filipina pada saat itu terkena inflasi dan devaluasi yang cukup tinggi. 

Puncak peristiwa ini yaitu dibunuhnya Benigno Aquino pada tahun 1983 oleh pemerintahan Marcos. Ini memicu gelombang people power yang dipimpin Corazon Aquino. Dan tahun 1986, akhirnya Ferdinand Marcos ini berhasil digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan melarikan diri ke Hawaii.

 Berbeda dengan peristiwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Namun selama ini memang Myanmar dikenal sebagai negara yang mengalami kudeta hingga beberapa kali karena kelompok militer memang masih menginginkan berkuasa lagi di negara itu. Pemerintahan sipil yang digulingkan oleh kelompok militer yang dipimpin Jendral Min Aun Hlaing, setelah itu Dewan Penasihat Myanmar, Aung San Suu Kyi ditangkap lagi. 

Walaupun Partai Syu Kyi NLD (National League for Democracy) menang lagi dalam pemilu, selama ini Syu Kyi tidak bisa menjadi presiden. Ia hanya bisa menjadi "Penasihat Negara" karena terdapat Undang- Undang yang sengaja dibuat militer saat berkuasa dimana salah satu isi UU tersebut melarang orang yang memiliki anak dari warga negara asing menjadi presiden di Myanmar.

Setelah melihat dari dua peristiwa yang pernah terjadi, sebenarnya kudeta militer ini hanya dilakukan oleh kelompok militer untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi yang sah dan mengganti rezim militer, namun apabila sudah terjadi seperti tidak akan ada negara demokrasi lagi, sedangkan gerakan people power dapat dikatakan kebalikannya karena gerakan rakyat yang cukup besar untuk menggulingkan pemerintahan diktator yang semena-mena kepada rakyat. 

Sistem negara demokrasi akan muncul kembali sebagai gantinya. Selain itu, kudeta militer ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang dapat dikatakan negatif dampaknya, sedangkan gerakan people power dilakukan masyarakat itu sendiri tanpa adanya kerusuhan sehingga tidak menyebabkan kerugian.

Namun apabila kita lihat pada kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, terdapat beberapa kalangan yang mengkritik adanya gerakan people power ini. Mereka menilai bahwa gerakan ini hanya akan memecah belah bangsa dan adanya provokasi-provokasi. 

Di satu sisi gerakan people power ini tidak merugikan masyarakat yang lain karena tidak dengan kekerasan, namun gerakan people power ini membuat pemikiran masyarakat bisa berubah karena provokasi tersebut. 

Apabila gerakan people power atau pengerahan kekuatan massa tersebut dengan ada niat dan tujuannya yang berkaitan dengan kekuasaan negara atau pemerintahan, hal tersebut masuk kedalam kategori makar. Karena konsep makar itu sendiri berasal dari kata "makaro" yang berarti menghasut atau menipu dalam rangka untuk menggerakan orang terhadap pemerintahan yang sah seperti yang tercantum di dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 Sedangkan kudeta militer memang sudah jelas adanya kritik pada peristiwa kudeta militer di Myanmar tersebut, contohnya negara AS dimana AS menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar dan menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu November 2020. 

Lalu ada juga Inggris dan China yang mana mereka sangat marah atas kejadian tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan. Selain itu ada juga Jepang, dimana Jepang mendesak militer Myanmar unttuk membebaskan Suu Kyi dan memulihkan demokrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan antara kudeta militer dan gerakan people power hanya terletak pada pelaku dan tujuannya saja.