Pengertian pekerja dalam pasal 1 UU Ketenagakerjaaan disebutkan bahwa “Setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah/imbalan dalam bentuk lain”, dapat disimpukan bahwa perkerja merupakan status yang disandang seseorang yang berkerja dan mendapatkan upah atau imbalan sesuai perkerjaan yang dilakukan. Pekerja saat ini dijamin dalam UU ketenagakerjaan semua hak dan kewajibannya sehingga tidak akan muncul diskriminasi terhadap pekerja dalam pengupahan. Terlebih saat ini dalam pengupahan telah diatur Upah Minimum Regional maupun Upah Minimum Kota sehingga telah ada aturaan penetapan pengupahan yang tidak bisa dipungkiri pengusaha dan hal ini juga berdampak baik dalam naiknya taraf hidup pekerja.
Dalam administrasi negara, perlunya dilakukan pencatatan sipil yang fungsinya sebagai pendataan warga negara dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk agar terlaksanannya pelaksanaan kewajiban pemerintah negara dalam menjalankan programnya sesuai amanat UUD Negara Indonesia Tahun 1945 kepada warga negaranya sehingga Hak dan Kewajiban warga negara terlaksana. Dalam pencatatan sipil tersebut sangat berdampak terhadap berjalan dan tepat sasaran program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.
Namun disini timbul problema dimana pencatutan status mahasiswa dan pelajar sebagai salah satu pekerjaan di KTP, hal ini menimbulkan dilemma dikarenakan menurut pasal 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan definisi pekerjaan adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Apakah Kementrian Dalam Negeri RI memiliki penafsiran lain terhadap definisi pekerjaan atau memang mahasiswa dan pelajar merupakan sebuah pekerjaan? Yang jelas pencatutan status mahasiswa dan pelajar menimbulkan dilema sendiri bagi yang memahami penafsiran pasal 1 UU Ketenagakerjaan. Untuk lebih lanjut akan saya jabarkan sebagai berikut.
Mahasiswa dan pelajar merupakan status yang disandang seseorang yang menempuh pendidikan formal di sebuah institusi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan tinggi. Dibilang mahasiswa dan pelajar bekerja, mahasiswa dan pelajar disini dituntut untuk memepelajari bidang keilmuan dan tidak mendapatkan upah atau imbalan apapun. Sehingga apabila status mahasiswa dan pelajar diklasifikasikan sebagai sebuah pekerjaan tidaklah tepat, perlu ada pengkajian lebih lanjut terhadap kolom pekerjaan terhadap mahasiswa dan pelajar sehingga tidak menimbulkan problema lagi.
