Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. pengertian tersebut mengandung arti bahwa narapidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Pengadilan. 

Selanjutnya narapidana diberikan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian sebagai upaya memperbaiki prilaku jadi lebih baik dan mempersiapkan narapidana sebelum diintegrasikan dalam bentuk pembekalan keterampilan (life skill) karena bagaimanapun atau seburuk apapun atau sesalah apapun narapidana,  Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. 

Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

Merujuk pada Undang undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Seorang terpidana melakukan suatu  tindak pidana hingga kemudian menjalani hukuman di dalam Rutan atau Lapas, tentunya memiliki latar belakang. 

Namun antara perkara satu  dengan perkara lain, antara individu satu dengan individu lainnya tentu tidak bisa disamakan dalam hal  latar belakang terjadinya tindak pidana. Latar belakang tindak pidana perlu digali dan diketahui  guna menilai karakteristik dari narapidana dan melihat persoalan dari hulu hingga hilir. 

Bisa jadi seseorang melakukan tindak pidana karena kelalaian orang lain,  karena keterpaksaan, karena ketidak tahuan dan seterusnya sehingga latar belakang yang telah diketahui dapat dijadikan pertimbangan atas berat ringannya suatu hukuman atau interfensi  penyelesaian tindak pidana. 

Terkait penyelesaian tindak pidana, saat ini sistem hukum Indonesia sedang mengarah pada perubahan paradigma atau pola pemidanaan yang awalnya bersifat keadilan  retributif yakni pembalasan atau penghukuman kepada pelaku menuju keadilan restoratif yakni pemulihan pada keadaan semula dengan menitikberatkan pada korban.

Paradigma atau pemidanaan tersebut memberikan alternatif pemidanaan dengan mempertimbangakan latar belakang tindak pidana dan berat ringannya perbuatan.   

Penulis merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan, salah satu JFT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, telah ratusan kali melakukan penggalian data secara langsung kepada sistem sumber yakni narapidana terkait dengan latar belakang terjadinya tindak pidana yang kemudian produk hukum yang dikeluarkan dalam bentuk Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). 

Dalam Pasal 57 ayat (2)    Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 bahwa Penelitian Kemasyarakatan berisi  data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa, hal lain yang dianggap perlu dan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.  

Penelitian Kemasyarakatan dibuat untuk  kebutuhan persidangan dan diversi bagi anak berhadapan dengan hukum, dan pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana, termasuk pemberian integrasi (pembebasan bersyarat,cuti bersyarat, asimilasi di rumah,dan cuti menjelang bebas).

Dalam tulisan ini, penulis akan menyampaikan latar belakang tindak pidana berdasarkan perkara yang diperoleh melalui mekanisme penelitian kemasyarakatan (litmas) didasarkan pada pengakuan atau keterangan  dari banyak narapidana. 

Narapidana melakukan pencurian sebagian besar dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang terbatas, terlilit hutang, berstatus tuna karya, ajakan teman kriminal, berasal dari daerah tertentu. Narapidana melakukan perbuatan asusila dilatar belakangi oleh seringnya menonton konten porno dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. 

Narapidana melakukan penyalahgunaan narkotika dilatar belakangi oleh pengaruh teman sepermainan, lingkungan tempat tinggal, rasa penasaran/coba-coba, ingin diakui dan dikatakan gaul, memanfaatkan narkotika sebagai peningkat stamina (doping) dalam beraktifitas, dan keterbatasan ekonomi hingga ia tertarik membantu jual beli narkotika.  

Narapidana melakukan terorisme dilatar belakangi oleh pemahaman ideologi yang keliru, pemahaman tafsir kitab suci yang keliru, memandang orang lain salah, doktrin doktrin agama yang keliru, perlakukan tidak adil terhadap masyarakat tertentu  dan kebencian terhadap aparat penegak hukum. 

Narapidana melakukan penipuan dilatar belakangi oleh keinginan memperoleh sesuatu dengan cara tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang atau keahlian yang dimiliki. Narapidana melakukan pengeroyokan dilatar belakangi oleh solideritas terhadap teman atau kelompok, tidak mampu mengendalikan emosi, ketersinggungan atas isu tertentu. 

Narapidana melakukan penadahan  dilatar belakangi oleh keinginan memiliki suatu barang dengan harga murah dibawah harga pasaran, ketidak tahuan barang yang dibelinya ada hasil curian, rendah pengetahuan tentang hukum, merasa benar karena uang dibayarkan milik pribadi sendir, keterbatasan ekonomi, berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan. 

Narapidana melakukan pembunuhan  dilatar belakangi  karena tidak mampu mengendalikan emosi,dendam,kepergok melakukan kejahatan. 

Narapidana melakukan korupsi  dilatar belakangi   oleh keinginan untuk memperkaya diri, memperoleh uang atau keuntungan besar,  mengembalikan dana pribadi yang telah dikeluarkan  untuk jabatan yang diperolehnya, memperoleh dana besar agar memperoleh jabatan yang lebih tinggi melalui jual beli jabatan, biaya hidup yang tinggi, memilik hutang yang besar, terdorong karena sistem atau pimpinan diatasnya

Sementara itu dalam  perspektif Belajar Sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau reward; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat. 

Contohnya: jika anak mengamati orang tuanya mencuri dan memahami bahwa mencuri uang menimbulkan reward positif (punya uang banyak untuk bersenang-senang); maka anak akan mau meniru perilaku mencuri. 

Di sisi lain, perilaku yang tidak diikuti dengan reward atau menghasilkan reaksi negatif maka anak belajar untuk tidak melakukan; atau dengan kata lain meniru untuk tidak mengulangi agar menghindari efek negatif. 

Dalam perspektif ini, Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak mengadopsi perilaku yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.