Setelah 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan yang signifikan dalam berbagai sektor. Era kepemimpinannya dikenal dengan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebijakan sosial yang berdampak luas. Hari ini, ketika Jokowi resmi purna tugas, kita melihat kembali jejak-jejak kebijakannya, dari hilirisasi sumber daya alam hingga pengembangan proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans-Sumatra, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, BPJS Kesehatan, pengambilalihan mayoritas saham Freeport, pengembangan satelit Telkom, hingga pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, Nusantara (IKN).
1. Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam
Salah satu kebijakan unggulan Jokowi adalah hilirisasi sumber daya alam. Pemerintahannya mendorong agar ekspor bahan mentah dikurangi dan digantikan dengan produk-produk olahan bernilai tambah. Hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga upaya mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang berorientasi pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang lebih modern dan kompleks.
Sebagai contoh, pada era Jokowi, Indonesia menghentikan ekspor mineral mentah seperti bijih nikel. Jokowi menekankan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola dan diproses dalam negeri, bukan hanya diekspor dalam bentuk mentah. Ini dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara dari ekspor produk olahan. Hilirisasi telah menarik banyak investor asing untuk membangun smelter di Indonesia, terutama di sektor nikel, yang merupakan komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Langkah Jokowi ini menuai hasil positif, di mana Indonesia sekarang menjadi salah satu pusat produksi nikel olahan global. Dampaknya terlihat jelas dalam peningkatan ekspor nikel yang mencapai triliunan rupiah. Hilirisasi ini menjadi bagian penting dari visi besar Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
2. Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra
Salah satu warisan fisik paling nyata dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, terutama jaringan jalan tol. Di antara proyek-proyek infrastruktur yang menonjol adalah Tol Trans-Sumatra. Proyek ini merupakan infrastruktur strategis yang dirancang untuk menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Sumatra, pulau terbesar kedua di Indonesia.
Pembangunan tol ini dimulai pada masa pemerintahan Jokowi dengan tujuan untuk mempercepat konektivitas dan distribusi logistik di wilayah Sumatra yang dikenal kaya akan sumber daya alam. Sejak peresmiannya, Tol Trans-Sumatra menjadi jalur utama bagi distribusi barang, mempercepat pengiriman logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
Hingga Jokowi selesai menjabat, beberapa ruas tol di Sumatra telah beroperasi, termasuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan ruas-ruas lainnya. Proyek ini juga berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, yang sebelumnya menjadi pusat utama kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur ini, Sumatra kini lebih siap bersaing dengan daerah lain dalam hal distribusi barang dan investasi.
3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Salah satu pencapaian penting Jokowi di sektor transportasi adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Kereta ini merupakan bagian dari ambisi Jokowi untuk memodernisasi sistem transportasi di Indonesia dan mengurangi kemacetan parah antara Jakarta dan Bandung, dua kota besar yang sangat padat penduduk dan arus lalu lintasnya.
Proyek yang melibatkan kerja sama dengan China ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/jam, yang memungkinkan perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh hanya dalam waktu sekitar 40 menit. Pembangunan kereta cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Meskipun proyek ini sempat mengalami beberapa kendala, seperti masalah pembebasan lahan dan pembengkakan biaya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap menjadi simbol modernisasi transportasi di Indonesia. Ini juga menunjukkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur yang siap bersaing dengan negara-negara maju.
4. BPJS Kesehatan
Di sektor sosial, salah satu program revolusioner yang diperkenalkan Jokowi adalah BPJS Kesehatan. Meskipun ide ini dimulai sebelum Jokowi menjabat, eksekusinya diperkuat selama masa pemerintahannya. BPJS Kesehatan adalah sistem asuransi kesehatan nasional yang memberikan akses pelayanan kesehatan gratis atau murah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan adanya BPJS Kesehatan, Indonesia telah berhasil menciptakan salah satu sistem jaminan kesehatan universal terbesar di dunia. Hingga kini, puluhan juta rakyat Indonesia sudah terdaftar sebagai anggota BPJS dan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan, mulai dari perawatan dasar hingga operasi besar.
Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan. Defisit anggaran BPJS sering kali menjadi sorotan, dan pemerintah terus mencari solusi agar program ini tetap berkelanjutan di masa depan. Kendati demikian, keberadaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu kebijakan paling berdampak dalam pemerintahan Jokowi karena memberikan jaminan sosial yang nyata bagi masyarakat.
5. Pembelian Saham Mayoritas Freeport
Salah satu langkah besar Jokowi di bidang pengelolaan sumber daya alam adalah keberhasilannya dalam mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Sebelum Jokowi menjabat, Freeport McMoRan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, memiliki mayoritas kepemilikan di tambang Grasberg, Papua, yang merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.
Pada 2018, Jokowi melalui PT Inalum (sekarang MIND ID) berhasil memaksa Freeport untuk melepas 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan pengambilalihan ini, Indonesia kini memiliki kendali yang lebih besar atas salah satu sumber daya alam paling berharga di dunia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan bahwa Freeport akan membangun smelter di dalam negeri, sejalan dengan kebijakan hilirisasi Jokowi. Pengambilalihan Freeport dianggap sebagai tonggak sejarah dalam upaya Indonesia untuk menguasai sumber daya alamnya secara mandiri.
6. Satelit Telkom
Di era digital, salah satu tantangan besar bagi Indonesia adalah konektivitas internet, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dalam pemerintahan Jokowi, pengembangan satelit Telkom menjadi prioritas untuk memastikan akses internet merata di seluruh Indonesia.
Satelit Telkom yang diluncurkan oleh pemerintah diharapkan dapat menjawab kebutuhan tersebut. Satelit ini akan menyediakan koneksi internet cepat ke daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh jaringan kabel fiber optik. Dengan adanya satelit ini, pemerintahan Jokowi berhasil mempercepat agenda revolusi digital di Indonesia, yang menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi berbasis teknologi.
Kebijakan ini juga mendukung program literasi digital, di mana masyarakat di pedesaan kini lebih mudah mendapatkan akses ke informasi, pendidikan, dan layanan pemerintah secara daring. Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce dan bisnis digital di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.
7. Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara
Salah satu proyek terbesar dan paling ambisius yang dirintis oleh Jokowi adalah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang diberi nama Nusantara (IKN). Proyek ini didorong oleh kekhawatiran Jokowi terhadap kondisi Jakarta yang semakin padat, rentan bencana, dan penuh sesak dengan masalah lingkungan.
Nusantara direncanakan sebagai kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan menjadi simbol dari Indonesia yang lebih maju dan merata. Pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada Jakarta dan Pulau Jawa.
Pembangunan ibu kota baru ini juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan modern, yang dapat menjadi teladan bagi pembangunan kota-kota lainnya di Indonesia. Hingga Jokowi selesai menjabat, proyek ini masih dalam tahap awal pembangunan, namun sudah menjadi warisan besar yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Kesimpulan
Setelah 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi meninggalkan warisan yang sangat signifikan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga kebijakan sosial. Proyek hilirisasi, pembangunan jalan tol, kereta cepat, BPJS Kesehatan, pengambilalihan saham Freeport, pengembangan satelit, hingga pembangunan ibu kota baru menjadi bukti nyata dari visi besar Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaulat.
Kini, tugas besar ini akan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, namun warisan yang ditinggalkan Jokowi akan tetap menjadi fondasi kuat bagi masa depan Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
