Mewujudkan Electoral Integrity pada Pemilu 2019, Berhasil atau Tidak?

Menilik dari Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak di Indonesia, pemerintah berusaha untuk mewujudkan Electoral Integrity yang tergambar dalam UU Pemilu pasal 2 mengenai asas-asas pemilu berintegritas. Namun sayangnya, Pemilu 2019 di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kelima syarat pendukung Electoral Integrity, yakni ethical behavior, fairness, impartially, transparency, dan accountability. Maka dari itu, penulis akan mencoba menganalisis syarat-syarat apa saja yang sekiranya sudah baik atau perlu diperbaiki, sehingga dapat diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang guna mewujudkan Electoral Integrity pada pemilu berikutnya.

• Ethical Behavior

Etika berpolitik negara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa harus menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemilu. Dengan mengedepankan etika, maka pemilu yang diselenggarakan akan lebih berkualitas, tidak hanya sebagai ritual demokrasi, namun menjadi lebih substansial dan berintegritas. Di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengawal dan menegakkan nilai-nilai etika politik dan kepemiluan, yakni DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Pada pemilu 2019 silam, DKPP berhasil mempertahankan tradisi akuntabilitas dan transparansinya dengan melaksanakan laporan kinerja pada Sabtu, 14 Desember 2019 sebagai bentuk nyata DKPP dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, selama tahun 2019, DKPP telah memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu beserta anggotanya dengan memberhentikan secara tetap kepada sebanyak 43 orang, rehabilitasi 648 orang, peringatan/ teguran 387 orang, pemberhentian sementara 3 orang, pemberhentian dari jabatan ketua 12 orang, dan ketetapan sebanyak 30. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini, peran dan fungsi DKPP masih berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

• Fairness

Keadilan pada Pemilu 2019 dinilai belum dapat tercapai, baik bagi peserta, pemilih, dan penyelenggara. Tidak adanya ketidakadilan bagi pemilih dikarenakan masih banyaknya surat suara yang tidak sah karena sistem yang diberlakukan dirasa terlalu rumit. Para penyelenggara juga diberikan beban kerja yang bertumpuk, bahkan sampai mengakibatkan adanya kasus kematian. Sementara bagi peserta, pasangan kandidat presiden pada pilpres yang hanya menghasilkan dua pasangan dirasa tidak adil.

Berdasarkan buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019, terdapat tiga masalah manajemen yang perlu diperbaiki, yakni digabungnya Pemilu DPR dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/ Kota sehingga memecah fokus kepentingan nasional dan lokal, luas daerah pemilihan yang terlalu besar sehingga membingungkan peserta pemilu, terakhir ditetapkannya batas pencalonan Presiden berdasarkan kursi atau suara pemilu sebelumnya. Maka dari itu, dapat dikatakan masih adanya ketidakadilan yang terjadi pada pemilu 2019, sehingga dibutuhkan sistem dan manajemen pemilu yang baik di pemilu berikutnya.

• Impartially

Terdapat berita tidak mengenakkan pada Pemilu 2019, yakni terdapat kasus ketidaknetralan para aparat keamanan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Bawaslu padahal sudah tercantum aturan netralitas aparat kepolisian yang apabila dilanggar dikhawatirkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidaknetralan aparat-aparat yang seharusnya bersikap netral dan tidak memihak. Maka dari itu, Bawaslu harus meningkatkan dan menjalankan fungsi serta perannya agar hal ini tidak terjadi pada pemilu berikutnya, misalnya dengan melakukan pemeriksaan secara ketat, memberikan sanksi secara tegas, dan sebagainya.

• Transparency

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah transparan dalam melaksanakan proses rekapitulasi Pemilu 2019. Dikarenakan dalam penghitungannya, tidak hanya disaksikan oleh saksi partai atau kandidat Pilpres saja tetapi juga disaksikan oleh tokoh masyarakat, agama, dan Muspida. Selain itu, KPU juga berani membuka data hasil pemilu secara terang-terangan. Pada Pemilu 2019 juga menghasilkan angka partisipasi masyarakat yang baik, yakni sebanyak 81,97 persen untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 81, 69 persen untuk Pemilu Anggota DPR, serta 82, 52 persen untuk Pemilu Anggota DPD. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu 2019 cukup transparan dalam pelaksanaannya, namun masih banyak juga berita simpang siur yang mengatakan sebaliknya. Dalam hal ini, pada pemilu berikutnya diharapkan dapat meningkatkan transparansi, sehingga tidak ada lagi berita simpang siur mengenai transparansi.

• Accountability

Kelemahan penyelenggaraan Pemilu 2019 salah satunya mengenai pengawasan dan akuntabilitas dana kampanye. Dalam UU Pemilu saat ini, peluang peserta pemilu mendapatkan dana kampanye dari publik semakin besar, namun aturan akuntabilitasnya malah semakin longgar. UU Pemilu terbaru yang aturannya semakin longgar dapat menjadi pintu masuk politik uang. Maka dari itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut, sehingga tidak menyebabkan adanya kekhawatiran rakyat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu di Indonesia telah berhasil memenuhi beberapa syarat namun belum dapat dikatakan mendekati sempurna, masih perlu adanya peningkatan dari keberhasilan yang telah dicapai. Karena, apabila kita melihat dari Pemilu serentak 2019 silam, pemilu tersebut merupakan salah satu pemilu di sejarah Indonesia yang banyak menimbulkan kasus, seperti adanya kampanye hitam yang dimana melanggar etika dalam berpolitik (kampanye), masih terjadinya politik uang, adanya kasus kotak suara yang dibawa kabur (di Sampang), pembongkaran kotak suara sebelum waktu pencoblosan, dan sebagainya. Dari kasus-kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemilu di Indonesia masih membutuhkan perbaikan guna mewujudkan Pemilu Berintegrasi atau Electoral Integrity.