Peluang Indonesia dalam Ketersediaan Pangan Dunia

Presidensi Indonesia dalam KTT G20 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain. Beberapa kepala negara ingin menjadi anggota permanen dari G20 ini sebab kemungkinan akan menjadi prospek kemajuan ekonomi negaranya. Selain itu, G20 merupakan forum yang membahas mengenai isu sosial dan lingkungan. Keuntungan adanya G20 adalah mempermudah akses pasar dunia yang selama ini sering terkendala oleh kebijakan yang ada. Kini akses perdagangan komoditas dunia bagi negara berkembang seperti Indonesia lebih lancar dari sebelumnya (1).

Untuk menunjang sistem perdagangan di Indonesia pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan kerjasama dalam forum bisnis perdagangan dengan negara Kenya. Pada saat itu Kenya sendiri sedang berusaha meningkatkan trust building perdagangan (2). Dalam kebijakan pembangunan ketahanan pada sektor pangan dan pertanian  nasional perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan penanganan.  Sebenarnya pada tahun 2010-2014 pemerintah mulai melakukan kebijakan tersebut untuk meningkatkan sistem stabilitas dan distribusi harga pangan. Selain itu, pemerintah telah melakukan peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Arah pembangunan ketahanan pangan ini sebagai hasil KTT pangan di tahun 2009 yang lebih menitik beratkan pada permasalahan pangan yang menjadi penyebab adanya busung lapar dan malnutrisi. Pemerintah memang lebih memperhatikan kedua sektor tersebut sebagai prioritas. Oleh karena itu, perlu banyak perbaikan dalam pengelolaan sektor pangan maupun sektor pertanian. Tantangan yang dihadapi pada sektor pertanian adalah krisis perberasan. Hal ini karena harga jual yang didapat oleh petani sangat murah sehingga menguntungkan pihak BULOG yang telah menyalahi ketentuan HPP menurut impress 7/2009. Akibatnya pemerintah mengubah sistem orientasi kegiatan impor ke ekspor saat terjadi kenaikan harga beras dunia. Penyebab utamanya inflasi yang dikelola tidak stabil pada sistem perberasan nasional (3).

Dalam pembangunan pangan dan pertanian saat ini masih saja mengalami ketidakstabilan dalam pendistribusian hasil pangan meski di beberapa negara masih mampu untuk mencapai produktivitas tinggi. Tetapi, bagi negara yang berkembang seperti Indonesia terutama bagi para petani lokal kondisinya jauh memprihatinkan dan kurang sejahtera. Faktanya bahwa meski tercapainya produktivitas hasil pangan tinggi petani tidak merasakan kehidupan yang lebih sejahtera. Banyak negara yang meningkatkatkan hasil produksi pangan namun rakyatnya masih terjadi kelaparan. Hal ini terjadi karena hasil pangan global hanya dinikmati oleh segelintir orang tanpa memikirkan orang lain untuk keperluan individu dan kesenangan pribadi. 

Menurut World Food Programme, terjadinya peningkatan kelaparan atau krisis pangan di negara-negara berkembang pada tahun 2016 yakni lebih tinggi dari sebelumnya yitu  777 juta orang menjadi 815 juta orang yang tersebar di dunia (4). Jadi masih banyak negara-negara yang hanya memikirkan golongannya daripada kepentingan bersama sehingga hasil pangan global tersebar tidak merata. Dampak dari tingginya harga pangan komoditas beras berpengaruh pada ketersediaan beras yang semakin sedikit karena permintaan pasar yang tinggi namun penawaran yang rendah atau produksinya yang rendah (5).

Selain itu, harga pangan yang menyesuaikan dengan keadaan harga internasional menjadi masalah baru bagi masyarakat Indonesia karena sistem perdagangan pangan dunia yang bebas dan terbuka tersebut menjadi penyebab kenaikan harga pangan semakian berfluktuasi. Peran pemerintah dalam ini sangat dibutuhkan agar harga tidak jatuh saat panen raya atau agar harga pangan tidak melambung di luar masa panen.  Misalnya dengan menerapkan kebijakan yang sudah diterapkan dalam Undang-Undang atau peraturan sehingga harga pangan lebih terjangkau bagi konsumen. Namunn tidak melupakan para petani sebagai produsen untuk mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang dihasilkan (6).

Upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisasi krisis pangan global yaitu dengan melakukan pengelolaan dan optimasi pekerja lokal untuk menyokong pasokan atau cadangan pangan yang terjadi pada pasar domestik. Sehingga mengurangi terjadinya ekspor dari negara luar yang berlebih untuk memaksimalkan prioritas kebutuhan internal pada masing-masing negara (7). Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas berupa Program Peningkatan Beras Nasioanl (P2BN) yang bertujuan meningkatkan hasil produksi padi yang masuk ke dalam program pro-rakyat (8).

Negara Indonesia adalah negara agraris yang kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani khususnya pada komoditas padi yang menjadi makanan pokok   masyarakat yang diolah menjadi beras. Semakin banyak permintaan terhadap komoditas beras maka perlu adanya peran agronomist di dalamnya untuk membantu meningkatkan produksi beras secara maksimal. Misalnya dengan menciptakan benih varietas unggul dan mendorong petani-petani untuk memakai benih varietas yang telah direkomendasikan dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Namun bertolak belakang dengan prinsip sistem pertanian tersebut, pemerintah masih memberlakukan rekomendasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida sistetis dalam pengolahan dan produksi padi. Mereka  lebih memilih pestisida kimiawi untuk memberantas hama dan penyakit karena lebih mudah dan dianggap  praktis tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya di masa yang akan datang.

Memasuki era 4.0 saat ini, terjadi perubahan pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi dalam revolusi industri pertanian. Hal ini dapat terlihat dari kecanggihan mesin-mesin yang digunakan yang sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Sebelumnya hanya mengandalkan metode tradisional dalam budidaya tanaman di ladang, sawah, tegal, pekarangan dan sebagainya. Sekarang sudah mulai ada perubahan dengan menanam tanpa media tanah seperti hidroponik. Banyak masyarakat sudah mulai menekuni pertanian yang lebih modern dan maju sehingga kondisi ini juga berpengaruh pada kondisi dalam sektor bisnis, pendidikan, dan politik. Produksi pangan yang utama bagi petani kita adalah padi. Karena itu peran agronomi dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk memikirkan dan memenuhi kebutuhan benih unggul padi nasional yang ditunjang dengan alat-alat modern yang memadai (9). Penggunaan alat modern di era 4.0 sangat membantu mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena ketersediaan bahan pangan yang terbatas apabila dikelola secara tradisional dirasa tidak cukup efisien (10). Apalagi hasil pertanian kita diorentasikan untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan global.

Indonesia sebagai anggota tetap KTT G20 memberikan kemudahan dalam hal perdagangan lintas negara dan memperluas pasar global. Dengan adanya G20 ini terdapat forum kerjasama antar seluruh negara anggota sehingga prospek pengembangan ekonomi, pangan dan pertanian lebih terjamin. Namun, tantangan yang dihadapi  yaitu adanya inflasi harga pangan yang terjadi pada komoditas pangan seperti beras. Sehingga harga jual yang melambung tinggi menjadi problem bagi negara berkembang. Hal ini akan memacu krisis pangan berupa kelaparan apabila daya beli sangat rendah. Kondisi ini dapat pula terjadi karena distribusi produksi yang dihasilkan tidak dikelola secara merata.

Peran agronomi di sini diperlukan untuk mengoptimalkan hasil produksi beras dengan pemilihan benih yang berkualitas. Penggunaan alat-alat modern pada era 4.0 saat ini juga ikut membantu dalam mempercepat kemajuan pertanian dunia. Selain itu, proses pengolahan dan pengelolaan dari mulai tanam hingga panen juga tidak luput dari jangkauan agronomist untuk mengoptimalkan agar padi yang ditanam tidak gagal panen. Dengan kata lain agar petani tidak mengalami kerugian secara ekonomis. Selain itu, sistem pertanian yang digunakan ramah lingkungan agar dapat menjamin keberlanjutan.

Penulis : Alifia Dia Ayu Anindia dan Sundahri

PS Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember

Korespondensi : Sundahri.faperta@unej.ac.id