Probolinggo - Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Probolinggo Raya (BEM PRO) bersama organisasi PMII, HMI, dan GMI turun ke jalan pada Minggu (29/12). Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo ini mengangkat isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan kelangkaan pupuk. Dua isu tersebut dianggap sangat meresahkan masyarakat, terutama petani.
Para demonstran memulai aksi dari Lapangan Pajarakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Sepanjang perjalanan, mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu memanas saat mahasiswa meminta masuk ke Gedung DPRD untuk berdialog langsung. Meski sempat terjadi negosiasi begitu alot, akhirnya para demonstran berhasil audensi di dalam pintu gerbang kantor ditemui sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, seperti Lukman Hakim, S.H., M.Hum dan Muchlis, S.Pd (PKB), Deni Ilhami, S.H., dan M. Basyir Nawawi, M.Pd. (Gerindra), Hj. UMIL SULISTYONINGSIH, S.Ag. dan H. SAIFUL BAHRI, S.H (PPP), dan Hj. Sumarni Rasit, S.E. (Nasdem).
SERUAN MAHASISWA UNTUK KEADILAN
Dalam mediasi yang dipimpin oleh Abdul Rozak, S.Kom., selaku koordinator aksi, mahasiswa menyampaikan kritik tajam terhadap alokasi anggaran daerah. Ia menyoroti belanja pegawai dan barang yang dinilai jauh melampaui batas maksimal 40% sesuai peraturan, mencapai 70%.
“Ini adalah pelanggaran aturan. Sementara rakyat kecil diminta mematuhi hukum, DPRD malah melanggarnya. Belanja modal untuk rakyat sangat minim, padahal itu yang seharusnya jadi prioritas,” tegas Rozak.
Rozak juga mengkritisi kenaikan BBM yang memicu efek domino terhadap harga barang pokok dan melemahkan daya beli masyarakat. Ia menuding ada permainan oknum dalam distribusi pupuk yang menyebabkan kelangkaan di kalangan petani.
“Kami beri waktu seminggu bagi DPRD untuk membentuk tim khusus yang serius menangani isu ini. Kalau tidak ada tindakan konkret, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.
Akhirnya, para demonstran menyodorkan pakta integritas yang ditandatangani oleh perwakilan seluruh dewan, kecuali dari PDI-P yang tidak hadir.
RESPON DPRD: JANJI TINDAKAN LANJUT
Menanggapi tuntutan ini, Muchlis, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, mengungkapkan, “Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk bersama-sama mencari solusi,” ungkap Muchlis di hadapan awak media usai audiensi dengan para mahasiswa.
Menurutnya, pihak DPRD telah menandatangani pakta integritas untuk memastikan adanya evaluasi berkala bersama mahasiswa. “Kami ingin membuka ruang diskusi yang lebih elegan dan konstruktif, sehingga tidak ada aspirasi yang tersumbat. Demonstrasi itu hak, tapi kami siapkan forum lanjutan yang lebih produktif,” tambahnya.
Terkait isu kelangkaan pupuk, Muchlis menegaskan bahwa DPRD sepakat pupuk tidak boleh mencederai hak petani. “Kami mendorong pembentukan Satgas Pupuk untuk mengawasi distribusi, penerima, hingga regulasi harga. Ini selaras dengan visi bupati dan wakil bupati terpilih yang juga menaruh perhatian besar pada persoalan pupuk,” jelasnya.
Hampir seluruh fraksi DPRD mendukung langkah ini, kecuali PDI Perjuangan yang belum menyatakan sikap resmi. “Sinergi ini harus terus dibangun. Aspirasi mahasiswa di jalan harus selaras dengan perjuangan DPRD di gedung ini,” kata Muchlis.
Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib, serta peran aparat kepolisian yang menjaga situasi kondusif. “Probolinggo hari ini menjadi contoh daerah lain, di mana anak muda dan DPRD bisa duduk bersama memikirkan nasib bangsa,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, DPRD akan membawa hasil diskusi ini ke rapat paripurna internal yang dijadwalkan usai libur akhir tahun. “Setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, kita tinggal mendorong sinergitas agar aspirasi ini terintegrasi dalam kebijakan pemerintah,” tutupnya.
APRESIASI DARI POLRES PROBOLINGGO
Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, memberikan apresiasi atas pelaksanaan aksi damai yang digelar oleh elemen mahasiswa dari GMNI, PMII, dan HMI.
Menurutnya, aksi yang melibatkan ratusan mahasiswa ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada sembilan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang hadir untuk mendengarkan keluhan dan tuntutan tersebut.
“Hari ini rekan-rekan mahasiswa dari berbagai elemen menyampaikan pendapatnya secara damai dan diterima oleh anggota DPRD. Alhamdulillah, pelaksanaan aksi berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kapolres saat diwawancarai usai kegiatan.
Ia mengapresiasi sinergi antara mahasiswa, anggota DPRD, dan jajaran Polres Probolinggo dalam menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. “Terima kasih kepada anggota dewan yang telah menerima aspirasi adik-adik mahasiswa, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang mampu bekerja sama dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian aspirasi,” tambahnya.
AKBP Wisnu menegaskan, Polres Probolinggo akan terus mendukung ruang-ruang demokrasi yang sehat dan terbuka, dengan tetap memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga. “Kami berharap, sinergi seperti ini terus terjalin sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cara yang elegan dan bermartabat,” tutupnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H