Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dipertimbangkan:
1. Transparansi dalam Proses Pemberian Izin:
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses pemberian izin tambang. Informasi mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan pemberian izin harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, proses konsultasi dengan masyarakat lokal juga harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:Â
Pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan tambang yang dilakukan oleh ormas. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan membantu mencegah kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang negatif.
3. Pembangunan Kapasitas Ormas:
Sebelum memberikan izin tambang, pemerintah harus memastikan bahwa ormas tersebut memiliki kapasitas teknis dan keahlian yang memadai untuk mengelola tambang secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pendampingan teknis bisa diberikan untuk meningkatkan kapasitas ormas dalam hal ini.
4. Keterlibatan Masyarakat Lokal:
Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan tambang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal terjaga, serta untuk meminimalisir konflik sosial yang mungkin timbul.
5. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan:
Setiap kegiatan tambang harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa kegiatan tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
