Mohon tunggu...
Jhon Qudsi
Jhon Qudsi Mohon Tunggu... Penulis - Pegiat Media Sosial

Eksistensi suatu peradaban di bentuk oleh tulisan yang melahirkan berbagai karya i buku

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tambang dari Pemerintah untuk Ormas?

12 Juni 2024   20:10 Diperbarui: 12 Juni 2024   20:11 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pemberian izin tambang oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Pada dasarnya, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan dampak lingkungan serta sosial yang ditimbulkan. Dalam kolom ini, kita akan mengkritisi dan menganalisis kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang.

Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu kritik utama terhadap pemberian izin tambang kepada ormas adalah kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin. Pemerintah sering kali dianggap tidak terbuka dalam mengungkapkan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Proses yang kurang transparan ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi dan kolusi antara pihak pemerintah dan ormas penerima izin.

Akuntabilitas juga menjadi isu penting. Ormas yang menerima izin tambang harus bertanggung jawab atas kegiatan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, sering kali tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa ormas tersebut benar-benar mematuhi aturan dan regulasi yang ada. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab.

Dampak Lingkungan

Pemberian izin tambang kepada ormas juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan. Tambang, terutama tambang besar, memiliki potensi merusak ekosistem lokal, menyebabkan deforestasi, polusi air dan tanah, serta mengancam keberlangsungan flora dan fauna setempat. Banyak ormas yang mungkin tidak memiliki kapasitas teknis dan keahlian untuk mengelola tambang secara berkelanjutan dan minim dampak negatif terhadap lingkungan.

Isu ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari pemerintah. Ketika izin diberikan kepada ormas tanpa adanya pengawasan yang ketat, risiko kerusakan lingkungan meningkat. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang ketat dan berkelanjutan.

Dampak Sosial

Selain dampak lingkungan, kegiatan tambang juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pemberian izin tambang kepada ormas dapat memicu konflik sosial, terutama jika ormas tersebut tidak memiliki dukungan dari masyarakat lokal. Konflik dapat timbul akibat perebutan lahan, perbedaan kepentingan, dan ketidakadilan dalam pembagian manfaat ekonomi dari kegiatan tambang.

Selain itu, kegiatan tambang sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Seringkali, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak luar sementara masyarakat setempat harus menanggung dampak negatif dari kegiatan tersebut. Hal ini bisa memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah-daerah pertambangan.

Rekomendasi Kebijakan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun