Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan telah ramai dibicarakan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo telah menggagas ide tersebut sejak tahun 2019 dan merencanakan pelaksanaan pada pertengahan tahun 2022 hingga 2024.Â
Ide pemindahan ibu kota tidaklah lahir di era kepemimpinan Jokowi, ide tersebut telah menjadi pembicaraan semenjak kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.Â
Sejak 1957, Presiden Soekarno telah berencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, namun pada saat itu terjadi banyak pergolakan yang mengakibatkan ide tersebut hanya menjadi sebuah wacana sehingga pada akhirnya Soekarno memutuskan Jakarta sebagai IKN Indonesia, putusan tersebut tercantum pada UU nomor 10 tahun 1964.Â
Rencana yang gagal diwujudkan oleh Presiden Soekarno tidak hilang begitu saja karena pada kepemimpinan Presiden Soeharto gagasan pemindahan ibu kota negara kembali dibahas namun sayangnya kembali tidak terlaksana akibat kericuhan pada tahun 1997-1998.
Pemindahan ibu kota negara yang telah digadang-gadang sejak dulu baru benar-benar terealisasikan pada era kepemimpinan Jokowi, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau jawa tepatnya di Kalimantan Timur.Â
Hal ini dicantumkan pada RPJMN 2020-2024. IKN baru memiliki nama "Nusantara", penamaan tersebut tercantum dalam RUU IKN yang telah disetujui oleh DPR. Pelaksanaan pemindahan IKN tentunya merupakan suatu hal besar bagi negara kita dan perlu keberanian besar untuk benar-benar mewujudkannya.Â
Tidak lama setelah putusan untuk memindahkan IKM diturunkan oleh Jokowi, terdapat tantangan Covid-19 yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemindahan tersebut.Â
Jokowi mengatakan, "Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada resikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris".
Indonesia-sentris yang dikatakan oleh Jokowi menjadi salah satu alasan dari dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru walaupun hal tersebut akan menimbulkan banyak pro dan kontra dari rakyat.Â
Pemilihan IKN baru tentunya telah melalui banyak pertimbangan, Kalimantan Timur dinilai memiliki letak yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah negara dan berdekatan dengan kota yang telah berkembang dengan baik seperti Samarinda dan Balikpapan, lahan yang dimiliki oleh pemerintah juga terbilang cukup luas dengan jumlah 180 ribu hektar dengan infrastruktur yang dinilai telah lengkap dan penduduk yang masih jarang.Â
Selain beberapa alasan yang telah disebutkan, Kalimantan Timur memiliki resiko bencana yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta yang sangat rawan banjir.
Terdapat banyak tujuan yang mendasari pemindahan ibu kota negara, di antaranya adalah:
Banyaknya tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan masuk ke dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 sesuai dengan visinya yaitu "Indonesia Maju", diperlukan sebuah transformasi ekonomi didukung dengan IKN baru untuk mendorong keberhasilan dari transformasi ekonomi tersebut dwn menciptakan green economy.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Perputaran ekonomi selama ini cenderung hanya terjadi di pulau Jawa dan berpusat di Jakarta dengan capaian perputaran uang hingga 70%. Hal itu menyebabkan banyak bagian di Indonesia yang mengalami ketidakmerataan perekonomian, salah satunya yaitu Indonesia bagian timur. Dengan adanya IKN baru diharapkan  dapat menjawab tantangan tersebut dan menjadi sebuah awalan untuk memutar perekonomian di luar pulau jawa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tercipta pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
Jakarta dipandang sudah tidak layak lagi menjadi IKN. Kepadatan penduduk di Jakarta yang mencapai 16.704 jiwa/km menimbulkan begitu banyak masalah seperti tidak layaknya pemukiman penduduk, sempitnya lapangan kerja, kemacetan, dan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir tahunan. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk pemerataan penduduk sehingga tingkat kepadatan penduduk di Jakarta menurun dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru di Ibu Kota Negara Nusantara.
Dapat dilihat dari ketiga alasan di atas, 2 di antaranya memiliki fokus kepada perekonomian negara. Perekonomian di Indonesia hingga saat ini masih berpusat di Pulau Jawa sehingga terjadi kepadatan penduduk dan menimbulkan ketimpangan dengan pulau lain di luar Jawa.Â
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan sebuah awalan yang baik untuk mengupayakan pemerataan perekonomian dengan memajukan UMKM di luar Pulau Jawa dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas lagi sehingga rakyat tertarik untuk mencari peruntungan di luar Jakarta, hal tersebut otomatis akan mengurangi kepadatan penduduk di sana dan mengurangi masalah-masalah yang telah disebutkan pada tujuan di poin nomor 3.Â
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki dampak di berbagai aspek. Selain berdampak pada aspek ekonomi, pembuatan IKN baru memberikan beberapa dampak pada aspek politik. Secara umum, dampak dari aspek politik terbagi menjadi 2, yaitu: nasional dan lokal atau daerah.
Dampak politik nasional: strategi-strategi dalam pemenangan dari partai politik tentunya akan mengalami sebuah pergeseran yang tidak lagi berpusat di Jakarta sehingga para elit politik tidak lagi menggunakan Jakarta sebagai "tempat bermain" yang utama. Mereka harus mulai menjelajah wilayah-wilayah lain khususnya Kalimantan Timur demi mendapatkan peruntungan yang baik selama kontestasi politik. Selain pergeseran, hasil pemilu juga diprediksi akan menjadi semakin "tidak terduga" karena diyakini bahwa asas luber, jurdil, dan demokrasi terlaksana dengan baik setelah adanya IKN baru. Kursi-kursi politik dinilai tidak akan lagi mengalami monopoli oleh orang-orang yang berasal dari "pusat".
Dampak politik lokal: para aktivis lokal tidak lagi menargetkan Jakarta sebagai peruntungan utama dalam karier politik mereka. Mereka akan mulai menjadikan provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Kalimantan Timur. Aksi-aksi demo yang biasa dilaksanakan di Jakarta tepatnya pada Bundaran HI juga diyakini akan berkurang secara signifikan setelah adanya IKN baru.
Kalimantan Timur yang pada akhirnya dinyatakan sebagai ibu kota negara baru memberikan begitu banyak dampak positif dan negatif dari kedua aspek tersebut. Namun, segala keputusan pasti telah mengalami pertimbangan yang matang dengan proses yang tentunya tidak singkat hingga akhirnya rencana tersebut dapat direalisasikan.
Referensi:
Edward UP Nainggolan. (2021). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 melalui:
Achmad Fahruddin. (5 September 2019). Dampak Politik Pemindahan Ibukota. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 melalui:
 https://akurat.co/dampak-politik-pemindahan-ibukota
Fitria Chusna Farisa. (2 Maret 2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 melalui:
