Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Dipandang dari Aspek Ekonomi dan Politik

Terdapat banyak tujuan yang mendasari pemindahan ibu kota negara, di antaranya adalah:

1. Banyaknya tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan masuk ke dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 sesuai dengan visinya yaitu "Indonesia Maju", diperlukan sebuah transformasi ekonomi didukung dengan IKN baru untuk mendorong keberhasilan dari transformasi ekonomi tersebut dwn menciptakan green economy.

2. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Perputaran ekonomi selama ini cenderung hanya terjadi di pulau Jawa dan berpusat di Jakarta dengan capaian perputaran uang hingga 70%. Hal itu menyebabkan banyak bagian di Indonesia yang mengalami ketidakmerataan perekonomian, salah satunya yaitu Indonesia bagian timur. Dengan adanya IKN baru diharapkan  dapat menjawab tantangan tersebut dan menjadi sebuah awalan untuk memutar perekonomian di luar pulau jawa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tercipta pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

3. Jakarta dipandang sudah tidak layak lagi menjadi IKN. Kepadatan penduduk di Jakarta yang mencapai 16.704 jiwa/km menimbulkan begitu banyak masalah seperti tidak layaknya pemukiman penduduk, sempitnya lapangan kerja, kemacetan, dan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir tahunan. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk pemerataan penduduk sehingga tingkat kepadatan penduduk di Jakarta menurun dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru di Ibu Kota Negara Nusantara.

Dapat dilihat dari ketiga alasan di atas, 2 di antaranya memiliki fokus kepada perekonomian negara. Perekonomian di Indonesia hingga saat ini masih berpusat di Pulau Jawa sehingga terjadi kepadatan penduduk dan menimbulkan ketimpangan dengan pulau lain di luar Jawa. 

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan sebuah awalan yang baik untuk mengupayakan pemerataan perekonomian dengan memajukan UMKM di luar Pulau Jawa dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas lagi sehingga rakyat tertarik untuk mencari peruntungan di luar Jakarta, hal tersebut otomatis akan mengurangi kepadatan penduduk di sana dan mengurangi masalah-masalah yang telah disebutkan pada tujuan di poin nomor 3. 

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki dampak di berbagai aspek. Selain berdampak pada aspek ekonomi, pembuatan IKN baru memberikan beberapa dampak pada aspek politik. Secara umum, dampak dari aspek politik terbagi menjadi 2, yaitu: nasional dan lokal atau daerah.

1. Dampak politik nasional: strategi-strategi dalam pemenangan dari partai politik tentunya akan mengalami sebuah pergeseran yang tidak lagi berpusat di Jakarta sehingga para elit politik tidak lagi menggunakan Jakarta sebagai "tempat bermain" yang utama. Mereka harus mulai menjelajah wilayah-wilayah lain khususnya Kalimantan Timur demi mendapatkan peruntungan yang baik selama kontestasi politik. Selain pergeseran, hasil pemilu juga diprediksi akan menjadi semakin "tidak terduga" karena diyakini bahwa asas luber, jurdil, dan demokrasi terlaksana dengan baik setelah adanya IKN baru. Kursi-kursi politik dinilai tidak akan lagi mengalami monopoli oleh orang-orang yang berasal dari "pusat".

2. Dampak politik lokal: para aktivis lokal tidak lagi menargetkan Jakarta sebagai peruntungan utama dalam karier politik mereka. Mereka akan mulai menjadikan provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Kalimantan Timur. Aksi-aksi demo yang biasa dilaksanakan di Jakarta tepatnya pada Bundaran HI juga diyakini akan berkurang secara signifikan setelah adanya IKN baru.

Kalimantan Timur yang pada akhirnya dinyatakan sebagai ibu kota negara baru memberikan begitu banyak dampak positif dan negatif dari kedua aspek tersebut. Namun, segala keputusan pasti telah mengalami pertimbangan yang matang dengan proses yang tentunya tidak singkat hingga akhirnya rencana tersebut dapat direalisasikan.

Referensi: