DPR PB: Usaha Pembangunan di Papua Terhalang Kelompok Anti Pembangunan

Jayapura, PAPUANEWS.ID – Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, atas dasar penyampaian Presiden RI Jokowi Widodo saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Pemerintah daerah untuk ke depan akan lebih mengintensifkan pembangunan perekonomian berbagai sektor yang ada di Papua dan Papua Barat.

Pada saat Rapat Terbatas (Ratas) Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan di Papua, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat harus dipercepat.

“Pembangunan Tanah Papua baik itu di Papua maupun Papua Barat perlu kita percepat, dan untuk membangun Tanah Papua bukan hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua,” kata Jokowi, saat membuka Ratas.

Atas suatu komitmen dari Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua, hal tersebut mendapat Apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB), Pieterz Kondjol, S.E., MA. Selama dirinya menjabat sebagai Anggota Dewan, Dia melihat Pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dinilai untuk masa sekarang ini pembangunan di berbagai fasilitas penunjang perekonomian di Papua sangat cepat. Hal ini terbukti dengan dibangunnya berbagai Insfratruktur akses pedalaman di Papua.

Sebagai Wakil bagi Orang Papua, Kondjol mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala Negara atas Komitmen tersebut, dimana Presiden juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat karena merupakan harapan wakil rakyat untuk bisa mendapat informasi pembangunan dari masyarakat akar rumput.

“Komitmen Presiden untuk daerah Papua dan Papua Barat ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami, karena beliau sudah datang beberapa kali ada perhatian khusus di wilayah kita Papua Barat ini terkait dengan percepatan pembangunan di wilayah ini, Ada ruang Pak Presiden untuk berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat Papua Barat sehingga beliau lebih mendengar secara langsung aspirasi masyarakat dari bawah terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan, politik, keamanan dan sebagainya” ucap Pieterz Kondjol kepada wartawan di Manokwari, Selasa (5/04/2016) lalu.

Lebih Lanjut Kondjol juga berharap kepada Pemerintah Pusat dan Daerah lebih khususnya agar ke depan disaat Pemerintah Intens untuk mempercepat Pembangunan ekonomi yang ada di Papua, agar kedepannya tidak ada lagi pihak yang anti terhadap pembangunan di Papua. Kelompok Anti Pembangunan ini bagi orang Papua lebih dikenal sebagai Kelompok KNPB.

“Disaat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah berusaha melaksanakan program pembangunan terhadap Papua. Kelompok Anti Pembangunan (KNPB) hadir berusaha mengacaukannya, itu merupakan hal yang sia-sia, untuk apa buang-buang energi untuk merdeka? yang sebenarnya kita sudah merdeka, yang terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah membangun daerah untuk memajukan papua menjadi masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera, bukan malah mengacaukannya dengan demo-demo separatis yang anti pembangunan”,Ucapnya.

Sementara itu, KNPB pada saat demo kemarin, Rabu (15/06). Menyuarakan bahwa mereka menolak kunjungan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan ke wilayah Papua yang akan membentuk tim pencari Fakta adanya dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Massa anti pembangunan yang dipimpin oleh Agus Kossay sempat melontarkan kata-kata “Buat Apa Kita Ketemu Dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Karena Aspirasi Kita Akan Masuk Laci Meja Mereka Dan Anggota DPRP Serta Gubernur Adalah Kaki Tangan Kolonial Yang Membunuh Masyarakat Papua Secara Pelan-pelan”, ucapnya. (Red.Ak)

http://papuanews.id/2016/06/16/dpr-pb-usaha-pembangunan-di-papua-terhalang-kelompok-anti-pembangunan/