Badan Bank Tanah (BBT) mengakui bahwa studi kasus Newmont NTB menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Dalam hal ini, BBT dapat mengadopsi praktik ini dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam merencanakan pemanfaatan lahan tambang. Hal ini mencakup analisis yang lebih mendalam tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tambang tersebut, serta penentuan strategi yang berkelanjutan untuk mengurangi beban dampak tersebut.
Dalam hal ini, BBT diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan dan sosial sebagai landasan penting dalam setiap rencana dan keputusan terkait lahan tambang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kehutanan untuk Kebijakan dan Kesempatan Berkebun. Hal ini tidak hanya mengikuti amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Tanah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga mencerminkan komitmen BBT untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Untuk memastikan bahwa kebijakan BBT ini efektif, BBT dapat mengadopsi pendekatan berkelanjutan melalui perencanaan dan pengembangan yang berintegrasi, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif dari kegiatan tambang bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, BBT dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kebijakan dan strategi pengelolaan lahan tambang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kolaborasi dan Pengawasan Berkelanjutan
Untuk mengoptimalkan peran dalam pemulihan lahan terdampak, Badan Bank Tanah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak: dari kementerian lingkungan, kementerian pertambangan, perusahaan tambang, hingga komunitas lokal.
Pendekatan berbasis kearifan lokal pada setiap keputusan pengelolaan tanah adalah fundamental untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dihormati dan diakomodasi. Pengawasan serta evaluasi berkala pun harus dilakukan untuk menjamin bahwa semua kebijakan yang diterapkan efektif dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, Badan Bank Tanah dapat menjadi garda depan dalam pemulihan tanah serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak, mengembalikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik.
Daftar Bacaan
"Bukan Sekadar Janji Reforma Agraria Badan Bank Tanah" -- Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya dalam melaksanakan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimilikinya.--https://banktanah.id/category/berita-terkini/?
"Optimalkan Reforma Agraria, Badan Bank Tanah Belajar ke FELDA" -- Badan Bank Tanah mempelajari model reforma agraria dari Lembaga Pengembangan Tanah di Malaysia untuk diimplementasikan di Indonesia. --https://banktanah.id/category/berita-terkini/?
