Di tengah kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tampaknya tidak lagi berpihak kepada keadilan, penting bagi kita untuk mempertanyakan langkah-langkah yang perlu diambil.
Perwujudan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah lama tergerus oleh berbagai skandal dan ketidakberdayaan institusi penegak hukum.
KPK dan Kejagung harus mengambil langkah tegas dengan menyasar kasus-kasus besar yang berpotensi mengubah wajah korupsi di Indonesia. Keberanian untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar retorika, adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan:
Pertama, Reformasi Kejaksaan dan KPK. Institusi ini harus kembali pada tugas utama mereka, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pembersihan internal dan penguatan integritas adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar.
Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas. Publik perlu dilibatkan dalam pengawasan proses hukum. Transparansi dalam penyelidikan dan persidangan kasus-kasus besar dapat menjadi jawaban atas kekecewaan masyarakat.
Ketiga, Hukuman Maksimal untuk Koruptor. Vonis ringan bagi koruptor tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga memperburuk persepsi terhadap efektivitas hukum. Hukuman maksimal harus diterapkan sebagai bentuk pencegahan dan pembelajaran.
Arah Baru atau Jalan di Tempat?
Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kejagung dan KPK adalah: apakah mereka akan memilih untuk berubah dan menegakkan hukum dengan penuh integritas, atau justru membiarkan kepercayaan masyarakat terus terkikis?
Penegakan hukum di Indonesia berada di persimpangan. Keberanian dan komitmen untuk menghadapi tantangan adalah kunci agar hukum tidak sekadar menjadi alat bagi kepentingan segelintir pihak.
Sumber Berita
