Mohon tunggu...
Alfred Benediktus
Alfred Benediktus Mohon Tunggu... Editor - Menjangkau Sesama dengan Buku

Seorang perangkai kata yang berusaha terus memberi dan menjangkau sesama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pasca Golnya PPN 12%: Kelambanan DPR dalam Merespons Kebijakan Pemerintah

20 Desember 2024   13:59 Diperbarui: 20 Desember 2024   14:09 35
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Anggota DPR yang lamban bereaksi, olahan DeepAI, dokpri)

Jika DPR tidak mampu memberikan respons yang cepat dan akurat terhadap permasalahan ini, maka mereka telah gagal menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, mosi tidak percaya bukan hanya sebuah tindakan sah, melainkan sebuah tuntutan moral untuk mengingatkan DPR akan tanggung jawab mereka.

Mengapa DPR Perlu Bersikap?

Adalah penting bagi DPR untuk memahami bahwa tugas mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan kebijakan, tetapi juga sebagai kontrol pemerintah. Jika DPR tidak bersikap tegas dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, mereka berisiko kehilangan legitimasi sebagai wakil rakyat.

Keangkuhan dalam berdiam diri hanya akan memperkuat pandangan masyarakat bahwa DPR lebih mendukung kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan konstituen.

Dalam hal ini, DPR perlu berani mengambil sikap. Ketahanan demokrasi sering kali ditentukan oleh seberapa baik lembaga legislatif dapat berfungsi sebagai pengawal kepentingan rakyat.

Jika DPR tetap membiarkan pemerintah mengambil kebijakan tanpa kritik, maka rakyat berhak meragukan kapabilitas dan kredibilitas mereka.

Membangkitkan Kesadaran dan Responsibilitas

Penting bagi DPR untuk membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai perwakilan rakyat. Kesadaran ini tidak hanya harus ada di tingkat rekan-rekan mereka dalam lembaga legislatif tetapi juga harus dipahami oleh setiap anggota partai politik di DPR.

Tindakan proaktif dalam merespons kebijakan pemerintah akan menjadi indikator nyata seberapa jauh mereka berpihak pada rakyat.

Rakyat layak mendapatkan wakil yang tidak hanya akan mendengarkan suara mereka, tetapi juga berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Jika situasi stagnasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin keinginan untuk melakukan perubahan akan muncul dalam bentuk penolakan terhadap keberadaan DPR yang dianggap tidak efektif.

Sebuah Tuntutan (sebagai Simpulan)

Kelambanan DPR dalam merespons kebijakan pemerintah, seperti pengenaan PPN 12%, menunjukkan bahwa lembaga legislatif itu telah kehilangan fungsinya sebagai perwakilan aspirasi rakyat.

Tindakan tidak berani dan kebisuan mereka menciptakan pertanyaan besar tentang keberpihakan mereka terhadap masyarakat. Dalam menghadapi krisis kepercayaan ini, mosi tidak percaya terhadap DPR seharusnya menjadi langkah refleksi untuk mengingatkan mereka akan tugas dan tanggung jawab besar yang mereka emban.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun