Lebih jauh lagi, hal ini bisa menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar dan melemahkan struktur ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari keseimbangan
Alternatif Strategi Meningkatkan Penerimaan Negara
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, agar tidak tercipta jurang pemisah antara kebijakan ekonomi dan realitas yang dihadapi oleh rakyat.
Apalagi, ada banyak cara lain untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani masyarakat, seperti dengan memperbaiki sistem perpajakan, mengejar pajak dari korporasi-korporasi besar, atau memotong belanja negara yang tidak efisien.
Mengejar Pajak dari Korporasi Besar
Misalnya, pemerintah bisa lebih fokus pada pengejaran pajak dari perusahaan besar, khususnya di sektor sumber daya alam seperti batu bara dan pertambangan lainnya. Sejauh ini, banyak perusahaan besar di sektor ini yang kontribusi pajaknya masih jauh di bawah potensialnya.
Dengan penegakan hukum dan regulasi yang lebih ketat, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan ini.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menegakkan ketentuan hukum yang lebih tegas terkait kewajiban perpajakan. Korporasi yang tidak tertib dan taat membayar pajak dapat menghadapi konsekuensi serius, termasuk potensi pengambilalihan oleh negara atau pembekuan izin usaha.
Langkah ini tidak hanya akan memberikan sinyal yang jelas kepada semua pelaku bisnis mengenai pentingnya kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa pajak yang seharusnya diterima negara dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan kestabilan ekonomi.
Revisi Kontrak Pertambangan
Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk merevisi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang ada. Banyak kontrak pertambangan yang saat ini dinilai kurang menguntungkan bagi negara, karena sebagian besar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam ini justru dinikmati oleh perusahaan asing.
Dengan merevisi kontrak-kontrak ini, pemerintah bisa memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia lebih banyak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan hanya bagi perusahaan asing.
Dengan cara-cara ini, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani masyarakat. Jadi, bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, tapi juga negara. Peningkatan PPN 12% seharusnya bisa dipertimbangkan ulang, dan pemerintah harus mencari cara lain untuk meningkatkan penerimaan negara yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
Kebijakan ini haruslah selalu berpihak pada rakyat, dan tidak menggadaikan kesulitan rakyat demi kepentingan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
