Dalam menciptakan solusi berkesinambungan dalam sistem perpajakan, penting bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Misalnya, pengembangan platform online untuk pelaporan dan pembayaran pajak dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan. Selain itu, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pajak kepada masyarakat perlu diintensifkan, agar mereka memahami bagaimana pajak yang dibayarkan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan bersama.
Dengan mengedepankan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan pajak, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
Mendukung Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah
Selain itu, menciptakan ekosistem yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, melalui program pelatihan, akses ke pendanaan, dan reduksi birokrasi, akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Usaha kecil dan menengah adalah penopang ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja, sehingga meningkatkan kontribusi mereka tidak hanya akan memperbanyak sumber pajak yang tersedia, tetapi juga membantu memulihkan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang pro-UKM dengan menawarkan insentif pajak dan dukungan keuangan yang lebih mudah diakses. Misalnya, memberikan fasilitas kredit dengan suku bunga rendah, serta menggulirkan program hibah untuk pelatihan manajemen dan pemasaran, akan membantu UKM beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka.
Selain itu, mengurangi birokrasi dalam pengajuan izin usaha dan mempercepat proses administrasi juga akan memberikan UKM ruang untuk berinovasi dan berkembang tanpa terhambat oleh aturan yang rumit. Dengan langkah-langkah ini, UKM tidak hanya akan tumbuh lebih cepat dan mandiri, tetapi juga berkontribusi lebih substansial terhadap pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya secara signifikan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Memulihkan Kepercayaan Masyarakat
Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat, memahami beban yang dihadapi, dan bertindak lebih hati-hati dalam merumuskankan kebijakan yang berpotensi membawa dampak luas bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan PPN menjadi 12 persen seharusnya tidak menjadi langkah strategis yang menambah kesengsaraan banyak orang.
Mari berfokus pada kebijakan yang bukan sekadar menambah angka pada kertas, tetapi mampu meningkatkan standar hidup dan meraih kembali kepercayaan masyarakat.
Pemerintah seharusnya menyadari bahwa setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pajak, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari rakyat. Kenaikan PPN bukan hanya angka di atas kertas, tetapi akan berpengaruh pada harga barang dan jasa yang harus dibayar masyarakat, yang dalam banyak kasus sudah terbebani oleh inflasi dan penghasilan yang stagnan.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dengan cermat proporsi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat paling rentan. Mengabaikan aspek ini tidak hanya akan semakin memperburuk keadaan ekonomi mereka, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, serta mencari solusi yang berkelanjutan yang mencerminkan kebutuhan dan hak-hak rakyat.
Kebijakan Fiskal yang Adil dan Inklusif
Kenaikan PPN yang signifikan, tanpa diimbangi dengan peningkatan daya beli dan pelayanan publik yang lebih baik, hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sudah menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.
Solusi yang lebih baik adalah dengan menciptakan kebijakan fiskal yang inklusif, di mana pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi dan pengumpulan pajak yang lebih baik dari sektor-sektor yang belum terjangkau. Selain itu, langkah-langkah seperti memberikan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, atau mendanai program-program yang dapat langsung meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan, akan lebih efektif dalam meringankan beban rakyat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Referensi:
