Tindakan ini menciptakan kesan bahwa pejabat tidak hanya tidak peka terhadap kesulitan yang dialami rakyat, tetapi juga menunjukkan sikap serakah yang sama sekali tidak sejalan dengan tanggung jawab yang diemban. Ketika masyarakat melihat bahwa sebagian kecil dari anggaran negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sementara mereka sendiri masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, hal ini menciptakan rasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintah.
Selain itu, tingginya gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Namun, ketika perilaku korup tidak ditindak serius, maka pesan yang diterima masyarakat adalah bahwa ada impunitas bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan.
Paradoks ini tidak hanya merusak citra pemerintahan, tetapi juga mengikis rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya meninjau kembali struktur gaji dan tunjangan bagi pejabat, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi agar kepercayaan publik dapat dibangun kembali dan keadilan sosial dapat tercipta.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Dengan menghentikan perjalanan dinas yang tidak perlu dan memangkas gaji anggota dewan serta pejabat, pemerintah tidak hanya akan menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan sosial, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi langkah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik, yang sangat penting dalam menciptakan keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah ke depannya.
Untuk membangun kembali kepercayaan publik, transparansi dalam setiap pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang jelas dan efektif dengan masyarakat, memberikan informasi yang tepat mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil.
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, melalui forum diskusi publik atau konsultasi, dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, mereka cenderung memiliki persepsi positif terhadap pemerintah dan merasa bahwa kepentingan mereka diperhatikan.
Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital untuk memperbarui masyarakat tentang perkembangan dan pencapaian program pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Selanjutnya, pemerintah perlu menegakkan prinsip akuntabilitas dengan mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara berkala. Menyediakan laporan rutin mengenai penggunaan anggaran dan hasil program, serta menghadirkan mekanisme pengaduan yang responsif bagi masyarakat, akan membantu menciptakan rasa percaya.
Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tetapi juga melaksanakan tindakan yang konsisten dan bertanggung jawab, kepercayaan terhadap lembaga publik akan semakin membaik. Dalam jangka panjang, upaya untuk membangun kepercayaan ini akan menciptakan sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.
Solusi Berkesinambungan dalam Sistem Perpajakan
Solusi untuk pemerintah bukanlah dengan terus mengambil dari mereka yang sudah terjepit. Sebaliknya, fokus harus ditujukan pada inovasi dalam sistem perpajakan, memperluas objek pajak melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, dan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi usaha kecil dan menengah.
Inovasi dalam sistem perpajakan perlu dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dan berbagai sektor ekonomi berkontribusi secara adil tanpa memberi beban yang berlebihan kepada mereka yang sudah terjepit. Pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti menetapkan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi dan memperkenalkan pajak progresif, dapat membantu menciptakan keadilan sosial sambil tetap meningkatkan pendapatan negara.
