Zaken Kabinet dalam Sejarah Pemerintahan Indonesia dan Era Prabowo-Gibran: Mengutamakan Pertanian dan Kemaritiman
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, konsep zaken kabinet telah beberapa kali muncul sebagai upaya memperbaiki tata kelola negara dengan mengedepankan profesionalisme. Salah satu contoh terkenal adalah Kabinet Natsir (1950-1951), yang berupaya menempatkan teknokrat di posisi strategis untuk menghadapi tantangan negara pasca-kemerdekaan. Namun, tekanan politik yang kuat dari partai-partai membuat kabinet berbasis teknokrat ini tidak bertahan lama. Beberapa kabinet berikutnya juga mengalami yang sama seperti Kabinet Wilopo dan Kabinet Djuanda.
Konsep zaken kabinet mengacu pada model pemerintahan di mana posisi menteri tidak didominasi oleh politisi partai, tetapi diisi oleh para profesional atau teknokrat yang kompeten di bidangnya. Kabinet seperti ini mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program-program pemerintahan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis. Namun, dalam sistem politik Indonesia yang kerap mengandalkan koalisi partai, mewujudkan kabinet sepenuhnya berbasis teknokrat sering kali menjadi tantangan.
Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, gagasan zaken kabinet kembali muncul sebagai bagian dari visi mereka untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan kemaritiman. Prabowo-Gibran melihat kedua sektor ini sebagai kunci untuk mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan maritim, yang dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pertanian dan Kemaritiman: Garda Terdepan Pembangunan Ekonomi
Prioritas utama Prabowo-Gibran terhadap sektor pertanian dan kemaritiman bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki potensi besar di kedua sektor tersebut, tetapi sering kali kurang dimaksimalkan. Sebagai negara agraris, pertanian memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat pedesaan. Namun, masalah klasik seperti rendahnya produktivitas, akses pasar yang terbatas, serta minimnya inovasi teknologi masih menghambat kemajuan sektor ini. Belum lagi diperparah dengan kebijakan import pada bahan-bahan pangan yang seharusnya bisa diproduksi dalam negeri justru merugikan petani (namun menguntungkan para cukong yang terlibat dalam rente import ini)
Dengan menempatkan pertanian sebagai garda terdepan, Prabowo-Gibran berusaha mendorong modernisasi pertanian yang lebih inklusif. Reformasi agraria, dukungan terhadap petani kecil, dan adopsi teknologi pertanian menjadi fokus utama. Ini sejalan dengan pandangan para ahli pertanian seperti Prof. Dwi Andreas Santosa dari IPB, yang menekankan pentingnya transformasi sistem pertanian tradisional ke arah yang lebih modern dan produktif. Menurut Santosa, Indonesia memerlukan kebijakan yang pro-petani dan memperkuat kapasitas mereka untuk bersaing di pasar global.
Sementara itu, sektor kemaritiman juga menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini tidak hanya penting untuk ketahanan pangan (melalui perikanan), tetapi juga untuk meningkatkan perdagangan internasional melalui pengembangan pelabuhan dan infrastruktur maritim. Prabowo telah lama menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi laut Indonesia sebagai bagian dari visinya untuk membangun "Poros Maritim Dunia."
Ahli kelautan seperti Prof. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, mendukung visi ini dengan menyatakan bahwa sektor maritim Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun belum terkelola dengan optimal. Menurut Dahuri, perhatian yang lebih serius terhadap kelautan dapat membuka peluang ekonomi yang sangat besar, dari perikanan hingga pariwisata bahari dan transportasi laut.
Zaken Kabinet Prabowo-Gibran: Tantangan dan Potensi
Menerapkan zaken kabinet di era Prabowo-Gibran tentu tidak mudah. Sistem politik Indonesia yang mengedepankan koalisi partai menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kabinet yang sepenuhnya diisi oleh teknokrat. Partai-partai politik yang mendukung Prabowo dalam pemilu tentu akan menginginkan representasi dalam kabinet sebagai imbalan atas dukungan mereka. Oleh karena itu, Prabowo harus mencari keseimbangan antara memilih profesional yang kompeten dan memenuhi tuntutan partai politik yang berkoalisi. Karena mereka sudah merasa ikut bekerja keras hingga bisa membawa Prabowo-Gibran meraih kemenangan. Tarik ulur kepentingan semacam ini justru akan membuat fokus kerja dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan tersandera.
