(Sebuah Catatan Tentang Calon Kepala Daerah Perempuan 2)
Pro kontra perempuan maju dalam konstelasi politik seperti tak mengenal awal dan akhir. Hampir sepanjang (ingatan pendek saya) usia perpolitikan Indonesia terjadinya. Yang masih segar dalam ingatan penulis adalah ketika Megawati Sukarnoputri dan PDIP-nya yang memenangkan pemilu tahun 1999 dijegal agar tidak boleh menjadi presiden. Maka muncullah poros tengah yang digalang oleh Amin Raih yang kemudian mengangkat Gus Dur sebagai presiden.
Namun nasib mengatakan lain, di tengah perjalanan ulah poros tengah pula yang kemudian melengserkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai Presiden perempuan pertama (dan semoga bukan satu-satunya). Sejak saat itulah perpolitikan perempuan di Indonesia seperti kran air yang jebol. Mulai bermunculan perempuan yang aktif dalam dunia politik dan tampil sebagai kepala daerah baik kabupaten/kota maupun propinsi. Ada yang melalui jalur politik (melalui jenjang kaderisasi yang pasti) ada yang karena ketokohan dan "dinasti" karena suami jadi pemimpin sebelumnya.
Peran kaderisasi partai politik sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendorong emansipasi politik di Indonesia. Kaderisasi merupakan proses pembinaan dan pengembangan anggota partai untuk menjadi pemimpin politik yang kompeten, termasuk perempuan.
Ada beberapa peran kunci dari kaderisasi partai politik terkait keterwakilan perempuan dan emansipasi, antara lain:
1. Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan
Kaderisasi partai politik memberikan pelatihan, pendidikan politik, dan pengembangan kapasitas kepada anggota partai, termasuk perempuan. Melalui program kaderisasi, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia politik, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, manajemen kampanye, dan pemahaman hukum politik.
Kaderisasi partai politik memberikan pelatihan, pendidikan politik, dan pengembangan kapasitas kepada anggota partai, termasuk perempuan. Menurut Dr. Sri Budi Eko Wardani, seorang ahli politik dan dosen di Universitas Indonesia, program kaderisasi ini memungkinkan perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia politik, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, manajemen kampanye, dan pemahaman hukum politik. Dr. Wardani menjelaskan bahwa kaderisasi yang baik menjadi kunci penting dalam mempersiapkan perempuan untuk bersaing secara kompeten di panggung politik serta meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia
Pengembangan kapasitas ini sangat penting agar perempuan dapat bersaing di arena politik yang sering didominasi laki-laki. Kaderisasi yang kuat memungkinkan perempuan untuk merasa lebih percaya diri dan siap mengambil peran strategis dalam pemerintahan.
2. Membuka Akses ke Jaringan Politik
Proses kaderisasi tidak hanya melibatkan pengembangan kapasitas pribadi, tetapi juga membuka akses bagi perempuan ke jaringan politik yang lebih luas. Melalui jaringan ini, perempuan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan politisi senior, mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, dan memanfaatkan aliansi politik untuk memajukan karir mereka.
Proses kaderisasi tidak hanya melibatkan pengembangan kapasitas pribadi, tetapi juga membuka akses bagi perempuan ke jaringan politik yang lebih luas. Menurut Dr. Lili Romli, seorang peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melalui jaringan ini, perempuan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan politisi senior, mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, dan memanfaatkan aliansi politik untuk memajukan karir mereka. Dr. Romli menekankan bahwa jaringan politik ini berperan penting dalam membuka peluang perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam pengambilan keputusan strategis dan mendobrak dominasi laki-laki dalam dunia politik.
Jaringan ini sangat penting karena politik sering kali ditentukan oleh kekuatan hubungan dan dukungan dari kelompok-kelompok yang lebih berpengaruh. Kaderisasi yang berhasil dapat membantu perempuan menembus lingkaran-lingkaran kekuasaan yang biasanya dikuasai laki-laki.
3. Meningkatkan Kesadaran Gender dalam Partai
Salah satu peran penting kaderisasi adalah menginternalisasikan kesadaran gender dalam struktur partai politik. Proses kaderisasi yang responsif gender dapat mendorong partai politik untuk lebih memperhatikan isu-isu kesetaraan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam organisasi.
Partai politik yang sadar gender akan lebih mungkin mempromosikan perempuan ke posisi strategis dan memberikan ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kaderisasi yang inklusif terhadap perempuan bisa mendorong perubahan budaya politik yang lebih ramah gender di dalam partai.
Partai politik yang sadar gender akan lebih mungkin mempromosikan perempuan ke posisi strategis dan memberikan ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Yenny Wahid, seorang aktivis dan direktur Wahid Foundation, kaderisasi yang inklusif terhadap perempuan bisa mendorong perubahan budaya politik yang lebih ramah gender di dalam partai. Yenny Wahid menekankan bahwa partai yang memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dalam proses kaderisasi akan lebih mampu menciptakan lingkungan politik yang inklusif, di mana perempuan dapat terlibat penuh dalam pengambilan keputusan penting.
4. Mempromosikan Keterwakilan di Posisi Strategis
Kaderisasi yang kuat bisa mendorong partai politik untuk menempatkan perempuan di posisi strategis, seperti calon kepala daerah, anggota legislatif, atau jabatan-jabatan penting lainnya. Partai politik yang serius dalam meningkatkan keterwakilan perempuan akan membina dan mengembangkan kader-kader perempuan dari tahap awal hingga mereka siap untuk maju dalam pemilu atau Pilkada.
Kaderisasi yang kuat bisa mendorong partai politik untuk menempatkan perempuan di posisi strategis, seperti calon kepala daerah, anggota legislatif, atau jabatan-jabatan penting lainnya. Menurut Dr. Ida Ruwaida, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, partai politik yang serius dalam meningkatkan keterwakilan perempuan akan membina dan mengembangkan kader-kader perempuan dari tahap awal hingga mereka siap untuk maju dalam pemilu atau Pilkada. Dr. Ruwaida menyatakan bahwa proses kaderisasi yang berkelanjutan dan terarah menjadi faktor kunci dalam mencetak pemimpin perempuan yang mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional, serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan di politik.
Dengan program kaderisasi yang efektif, perempuan tidak hanya sekadar menjadi "pengisi kuota," tetapi benar-benar diberdayakan untuk memimpin dan mempengaruhi kebijakan. Partai politik harus memastikan bahwa kader perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk maju di berbagai kontestasi politik.
5. Menyediakan Dukungan Infrastruktur dan Finansial
Salah satu tantangan terbesar bagi perempuan dalam politik adalah kurangnya akses terhadap sumber daya finansial dan infrastruktur kampanye yang memadai. Kaderisasi dapat memainkan peran dengan membantu perempuan mengakses dana kampanye, logistik, serta tim dukungan yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan.
Partai politik yang baik akan memfasilitasi akses ini dan memastikan bahwa kader perempuan tidak hanya mendapatkan pelatihan politik, tetapi juga didukung secara finansial dan logistik dalam setiap tahapan kampanye mereka. Dukungan ini bisa berupa penyediaan dana, alat kampanye, atau tim ahli yang mendukung kampanye mereka.
Partai politik yang baik akan memfasilitasi akses ini dan memastikan bahwa kader perempuan tidak hanya mendapatkan pelatihan politik, tetapi juga didukung secara finansial dan logistik dalam setiap tahapan kampanye mereka. Menurut Dr. Poppy Dwinayanti, seorang ahli politik dan peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI), dukungan ini bisa berupa penyediaan dana, alat kampanye, atau tim ahli yang mendukung kampanye mereka. Dr. Dwinayanti menekankan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh partai, termasuk dalam hal akses ke sumber daya dan infrastruktur kampanye yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, perempuan mungkin akan menghadapi hambatan signifikan dalam memenangkan pemilihan dan menembus batasan-batasan politik yang ada.
6. Mendorong Emansipasi Politik Perempuan
Kaderisasi partai politik juga berperan dalam mendorong emansipasi perempuan di dunia politik. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam struktur dan keputusan partai, proses kaderisasi memperkuat kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak politik perempuan.
Emansipasi ini tidak hanya berarti memberikan perempuan akses ke posisi politik, tetapi juga menciptakan ruang di mana perempuan bisa bersuara dan membuat keputusan yang berdampak pada kebijakan publik. Ketika partai politik mendorong perempuan melalui kaderisasi, hal ini memperkuat narasi bahwa perempuan layak mendapatkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan politik.
Emansipasi ini tidak hanya berarti memberikan perempuan akses ke posisi politik, tetapi juga menciptakan ruang di mana perempuan bisa bersuara dan membuat keputusan yang berdampak pada kebijakan publik. Menurut Dr. Rita Aidida, seorang pakar gender dan kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, ketika partai politik mendorong perempuan melalui kaderisasi, hal ini memperkuat narasi bahwa perempuan layak mendapatkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Dr. Aidida menjelaskan bahwa pengakuan dan pemberdayaan perempuan dalam posisi pengambil keputusan tidak hanya meningkatkan representasi gender, tetapi juga memperkaya proses pembuatan kebijakan dengan perspektif yang lebih beragam dan inklusif.
7. Mengubah Budaya Patriarki dalam Politik
Budaya patriarki sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju di dunia politik. Kaderisasi partai politik yang responsif gender dapat menjadi alat untuk mengubah budaya ini. Dengan memberikan peluang yang sama dan mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai posisi, partai politik bisa secara bertahap mengurangi dominasi laki-laki dalam politik dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua gender.
Budaya patriarki sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju di dunia politik. Kaderisasi partai politik yang responsif gender dapat menjadi alat untuk mengubah budaya ini. Menurut Dr. Nani Zulminarni, seorang pakar gender dan Direktur Eksekutif dari PERWAKU (Perempuan Wirausaha dan Kewirausahaan), dengan memberikan peluang yang sama dan mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai posisi, partai politik bisa secara bertahap mengurangi dominasi laki-laki dalam politik dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua gender. Dr. Zulminarni menjelaskan bahwa kaderisasi yang memperhatikan aspek gender tidak hanya membantu perempuan untuk mendapatkan posisi strategis, tetapi juga berperan dalam mengubah persepsi dan struktur politik yang selama ini didominasi oleh budaya patriarki.
Simpulan Akhir
Kaderisasi partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendorong emansipasi politik. Dengan program kaderisasi yang efektif, perempuan dapat memperoleh keterampilan, jaringan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara adil dalam politik. Selain itu, kaderisasi yang responsif gender membantu partai politik mengubah budaya patriarki dan mendorong kesetaraan gender yang lebih luas. Dukungan penuh dari partai politik akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk memimpin dan berkontribusi dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Kaderisasi partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendorong emansipasi politik. Dengan program kaderisasi yang efektif, perempuan dapat memperoleh keterampilan, jaringan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara adil dalam politik. Menurut Dr. Dewi Fortuna Anwar, seorang ahli politik dan peneliti senior di LIPI (sekarang BRIN), kaderisasi yang responsif gender membantu partai politik mengubah budaya patriarki dan mendorong kesetaraan gender yang lebih luas. Dr. Anwar menjelaskan bahwa dukungan penuh dari partai politik, termasuk melalui pelatihan dan pemberdayaan, akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk memimpin dan berkontribusi dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya memiliki akses ke posisi kekuasaan, tetapi juga dapat berfungsi secara efektif dalam peran tersebut.
Kita berharap kehadiran pemimpin perempuan bukan "kebetulan dan luka sejarah" karena tidak ada laki-laki yang bisa dicalonkan. Tetapi memang perempuan punya kapasitas untuk menjadi pemimpin, apalagi setelah melewati jenjang-jenjang karir politik yang mumpuni.
Kita berharap pula, kehadiran perempuan sebagai pemimpin banyak sentuhan sisi-sisi keibuan hidup bermasyarakat semakin tersentuh dan terperhatikan dengan semestinya dan meningkatkan bonum commune untuk semua.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
