Putusan MK dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Pilkada 2024

Ini juga termasuk edukasi tentang pentingnya tidak memilih berdasarkan sentimen sesaat atau godaan uang.

Kedua, Reformasi Kaderisasi Partai. Partai-partai politik harus berbenah dalam proses kaderisasi mereka. Penekanan harus diberikan pada kualitas, bukan kuantitas. Kader yang diusung harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, memiliki rekam jejak yang bersih, serta visi yang kuat untuk membangun daerah. 

Bukan kader asal ada demi mendukung kepentingan penguasa yang hanya berlangsung sesaat (5 tahunan). Yang dipikirkan adalah demi bangsa yang lebih besar dan luas, bukan demi partai apalagi demi kepentingan sectoral penguasa.

Ketiga, Koalisi Berbasis Ideologi. Partai-partai perlu membentuk koalisi yang lebih solid dan berbasis ideologi, bukan sekadar koalisi pragmatis yang hanya bertujuan memenangkan Pilkada atau memenangkan partai dan tokoh tertentu. 

Koalisi semacam ini akan lebih stabil dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah, yang tidak terpengaruh atau bergantung pada individu calon, "seolah-olah tanpa dia daerah tidak bisa berbuat apa-apa." 

Itu sebuah pembodohan politik atas nama demokrasi yang dibuat seperti membangun Sandi Sewu oleh Roro Jonggrang, system kebut semalam.

Keempat, Penguatan Peran Lembaga Pengawas. Lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu harus diperkuat untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. 

Mereka harus memiliki kemampuan dan kewenangan yang cukup untuk menindak pelanggaran, serta memastikan bahwa proses demokrasi tidak dicederai oleh praktik-praktik curang.

Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa berharap bahwa putusan MK ini tidak hanya akan memperluas partisipasi politik, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Tantangan memang besar, tetapi jika semua pihak berkomitmen, demokrasi yang lebih baik bisa tercapai, bukan hanya tambal sulam yang menguntungkan segelintir pihak.