Musim Koncoisme dan Keluargaisme

Melalui Puisi "Kopi Selepas Senja" ini penulis berusaha memperlihatkan fenomena koncoisme dan keluargaisme dalam perpolitikan di Indonesia sejak masa reformasi. Melalui metafora kopi yang menghangat selepas senja, kita melihat betapa terbuka dan terang-terangannya praktik kolusi dan nepotisme di kalangan pejabat publik. 

Fenomena ini menciptakan situasi yang secara kasat mata memperlihatkan bahwa jabatan publik seakan menjadi hak milik keluarga tertentu, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa memedulikan kompetensi dan integritas.

Bait kedua penulis berusaha menyoroti pesta warisan kekuasaan yang diambil alih oleh keluarga-keluarga pejabat (yang semakin ke sini semakin marak setiap kali pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legistalif, dari ayah ke anaknya atau dari suami kepada istrinya. 

Dan semua itu dianggap lumrah karena merasa didukung dan dipilih oleh rakyat). Kursi jabatan, yang seharusnya diisi berdasarkan kemampuan dan dedikasi terhadap pelayanan publik, malah menjadi rebutan dan diwariskan seperti harta benda. 

Hal ini memperlihatkan bagaimana kuasa politik telah berubah menjadi barang dagangan yang berpindah tangan di dalam lingkaran keluarga pejabat, seakan-akan jabatan publik tidak lain adalah warisan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh mereka. Ya, selama rakyat terus memilih pejabat yang demikian, selama itu pula praktek koncoisme dan keluargaisme terjadi. Jika keduanya sudah terbentuk, disadari atau tidak korupsi pun akan ikutan bertumbuh subur.

Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap posisi penting di pemerintahan, tetapi juga mengancam prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik. Dengan adanya koncoisme dan keluargaisme, kesempatan bagi individu yang berkompeten dan berintegritas menjadi tertutup. Hal ini tentu berimbas pada kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang cenderung diwarnai oleh kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan umum.

Lalu pada bait terakhir, penulis berusaha menggambarkan realitas pahit dari politik warisan di Indonesia, di mana kekuasaan tidak lagi dipegang berdasarkan merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi) tetapi diwariskan seperti harta benda, berdasarkan popularitas dan daya tarik bukan daya kerja. 

Penulis berusaha mengajak kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perpolitikan kita, serta pentingnya memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh mereka yang benar-benar layak dan berdedikasi untuk kepentingan bersama, bukan semata-mata karena mereka adalah bagian dari keluarga pejabat.

(sumber:depoknetwork.com)

Mari meneguk kopi, bukan racun pembodohan berupa "ah lu lagi, lu lagi" yang dilestarikan dalam perpolitikan nasional atau daerah. Jika kita mendukung transparansi dan sistem merit (yang tidak hanya berlaku untuk ASN tetapi pejabat politik juga), maka mari kita lawan adanya koncoisme dan keluargaisme dalam perpolitikan nasional atau daerah.