Apakah Blokir Situs Judi Online Menjadi Solusi?

Kasus istri (polwan) membakar suami (polisi) yang dipicu oleh perilaku sang suami yang keasyikan main judi online sehingga "mengganggu" uang gaji yang seharusnya bisa dipakai untuk membeli susu bagi ketiga anaknya atau kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Hobi suami main judi berlawanan dengan kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Akibat akumulasi kesenangan suami versus kebutuhan rumah tangga, membuat sang istri kalap dan tega membakar suaminya yang seharusnya bertugas memberantas judi online. 

Kasus ini hanyalah salah satu dari ribuan kasus judi online yang saban harinya terus memakan korban. Ya, mereka orang-orang yang kepingin kaya secepat-cepatnya dengan berjudi. Mereka lupa filosofi judi adalah "untung-untungan versus buntung-buntungan". Yang mujur akan untung, tapi itupun tak akan langgeng, karena si pelaku akan tergiur untuk mendapatkan yang semakin banyak. 

Berlawanan dengan yang untung adalah buntung, uang ludes, stress menghampiri, kekerasan rumah tangga semakin ramai terjadi. Hampir setiap hari kita menemukan kasus-kasus judi online, yang oleh Menko PMK, para pelaku judi online disebut sebagai korban yang pantas mendapat bansos. Sebuah usulan yang menyalahi akal sehat kita. Mereka yang memiskinkan diri dengan judi online, negara kok mau-maunya hadir untuk memberi bantuan. Aneh bin ajaib. Cuma terjadi di Indonesia.

Efektifkah Pemblokiran Media Sosial?

Maraknya judi online memang menjadi masalah serius di Indonesia, terutama dengan perputaran uang yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun sepanjang tahun 2023. Pemblokiran media sosial seperti X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) sering kali diusulkan sebagai solusi untuk mengurangi aktivitas ilegal ini. 

Namun, efektivitas langkah tersebut perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek. Yang bermasalah itu media sosialnya atau para pengguna media sosial yang tidak bisa memfilter dirinya? Sebuah pertanyaan yang tak mudah ditemukan jawabnya, seperti pertanyaan, "Mana duluan ada ayam atau telur?"

Pemblokiran media sosial dapat memberikan dampak sementara dalam mengurangi akses ke situs-situs judi online, namun tidak sepenuhnya efektif untuk memberantas masalah ini secara keseluruhan. 

Ada tiga alasan pemblokiran menjadi tidak efektif. Pertama, Adanya Alternatif Platform. Para pengguna medsos yang keranjingan judi online dapat dengan mudah beralih ke platform lain yang tidak diblokir atau menggunakan VPN untuk mengakses situs yang diblokir. Bukankah masyarakat kita terkenal sebagai "hacker" andal yang akan berusaha mencari berbagai cara agar bisa mengakses sesuatu yang diblokir. 

Kedua, Adaptasi Teknologi. Para pelaku judi online seringkali lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibandingkan regulator. Mereka dapat mengubah domain atau metode operasional mereka untuk menghindari pemblokiran. Belum lagi pelakunya adalah mereka yang seharusnya bertindak sebagai regulator (seperti kasus polisi di awal tulisan ini). Ketika sebuah regulasi diberlakukan, para pelaku judi online biasanya selangkah lebih maju. Bukankah sudah sekian lama situs-situs judi online diblokir tetapi tetap saja terjadi bahkan semakin massif?

Ketiga, Efek Samping. Pemblokiran media sosial dapat mengganggu komunikasi dan aktivitas online yang sah, yang juga menggunakan platform yang sama. Efek samping ini biasanya berantai alias tali temali, ruwet dan tak terselesaikan.

Ilustrasi tentang banyaknya satgas (sumber: lingkarjatim.com)

Peran Satgas Pemberantas Judi Online

Hampir segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita ada satgasnya. Apakah semua efektif? Apakah semuanya mampu memberi efek jera? Kita seperti berlomba gali lobang untuk lobang dengan membuat aneka aturan dan turunannya. Bagaimana bisa efektif kalau mereka yang seharusnya menjadi pemberi teladan malah menjadi pelaku dan pelanggaran aturan itu sendiri? Atau malahan aturan bisa diubah sewaktu-waktu bila dirasa tidak mendukung kiprah mereka.

Pembentukan Satgas Judi Online itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, Jumat (14/6/2024). ( https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/16/163000565/profil-satgas-judi-online-jokowi--anggota-tugas-dan-masa-kerjanya.) Keputusan ini terkesan reaksioner terhadap sebuah kasus. Padahal aparat kepolisian sudah sering dilapori masyarakat adanya judi online.

Satgas Pemberantas Judi Online tentu memiliki potensi untuk menjadi solusi yang lebih efektif karena pendekatannya yang lebih langsung dan terfokus.

Beberapa langkah yang bisa diambil oleh Satgas ini antara lain: Pertama, Penegakan Hukum yang Tegas. Penangkapan dan penuntutan pelaku judi online dan penyedia layanan dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting dalam memberantas judi online, namun tantangan muncul ketika ada indikasi keterlibatan penegak hukum dalam aktivitas ilegal tersebut. 

Ketika penegak hukum terlibat sebagai pemain atau bahkan pelindung, efektivitas penegakan hukum menjadi sangat berkurang dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pun menurun. Hukum lebih terkesan tebang pilih (bukan dari kalangan kita, maka terapkan) dan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah (pelakunya masyarakat kecil maka eksekusi segera, pelakunya pejabat: oh mereka itu korban yang perlu dilindungi negara.

Bagaimana penegakan hukum bisa berjalan sesuai rel hukum yang dikehendaki bersama? Perlu dilakukan beberapa hal berikut ini: 1) Membangun mekanisme pengawasan internal yang ketat di dalam lembaga penegak hukum. 2) Membentuk unit khusus yang bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti laporan tentang keterlibatan penegak hukum dalam aktivitas judi online. 3) Mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan anonim untuk masyarakat dan anggota penegak hukum yang ingin melaporkan pelanggaran atau keterlibatan ilegal. 4) Memberikan perlindungan dan insentif kepada whistleblower untuk mendorong pelaporan. 5) Memastikan transparansi dalam proses investigasi dan penanganan kasus yang melibatkan penegak hukum. 6) Memublikasikan hasil investigasi dan tindakan disipliner yang diambil terhadap penegak hukum yang terbukti terlibat. 7) Memberikan pelatihan yang berkelanjutan tentang etika dan integritas kepada penegak hukum. 8) Menyusun kurikulum yang menekankan pentingnya integritas dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

Semua ini tidak akan bisa berjalan kalau mereka yang menjadi satgasnya tidak memiliki integritas diri dan lemah moralitasnya (mudah disuap, mudah tergiur cepat kaya sehingga mau dibayar agar meloloskan judinya. Ya bagi hasillah, penjudi membayar rasa amannya kepada satgas. Mudah dan selesai.)

Kedua, adanya kerjasama Internasional. Mengingat banyak situs judi online berbasis di luar negeri, kerjasama dengan negara lain untuk memblokir dan menindak situs tersebut bisa menjadi kunci. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil dalam kerjasama internasional ini meliputi: 1) Menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tempat situs judi online tersebut beroperasi. 2) Memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara untuk menangkap dan menuntut pemilik dan operator situs judi online. 3) Kerjasama dengan negara lain untuk memblokir akses ke situs judi online melalui teknologi pemblokiran internet yang lebih efektif. 4) Berbagi teknologi dan pengetahuan dalam hal pengawasan dan penanganan situs judi online yang menggunakan metode canggih untuk menghindari pemblokiran. 5) Membangun jaringan pertukaran informasi dan intelijen dengan negara-negara lain untuk memonitor aktivitas situs judi online. 6) Berbagi data dan analisis terkait modus operandi dan tren dalam judi online internasional.

Ketiga, adanya penguatan regulasi. Mengembangkan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi transaksi finansial yang mencurigakan bisa mengurangi aktivitas judi online. Dengan penguatan regulasi ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih sulit bagi situs judi online untuk beroperasi dan melakukan transaksi finansial yang mendukung aktivitas ilegal mereka. 

Hal ini juga akan membantu melindungi masyarakat dari risiko finansial dan hukum yang terkait dengan judi online. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam penguatan regulasi ini meliputi: 1) Mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan berjumlah besar yang dapat terkait dengan aktivitas judi online. 2) Memastikan bahwa semua transaksi keuangan melewati proses verifikasi yang ketat untuk mencegah pencucian uang melalui situs judi online. 3) Mewajibkan penyedia jasa pembayaran elektronik dan bank untuk memantau dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, terutama yang terkait dengan situs judi online. 4) Menerapkan teknologi analitik yang dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang seringkali digunakan oleh situs judi online. 5) Memberlakukan regulasi yang lebih ketat bagi penyedia layanan keuangan yang menawarkan layanan pembayaran untuk situs judi online. 6) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan dan risiko yang terkait dengan judi online.

Alternatif yang Efektif

Jika pemblokiran media sosial tidak sepenuhnya efektif, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah lain yang lebih komprehensif, seperti: Pertama, kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari judi online dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan lembaga pendidikan dalam menyampaikan pesan-pesan anti-judi. 

Kedua, meningkatkan kemampuan teknis dan sumber daya untuk mendeteksi dan mengatasi situs-situs judi online dengan cepat. Ketiga, bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk lebih efektif dalam memblokir konten terkait judi online.

Pemblokiran media sosial X mungkin memberikan dampak sementara dalam mengurangi akses ke judi online, tetapi tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan teknologi keamanan siber, diperlukan untuk memberantas judi online secara efektif. 

Satgas Pemberantas Judi Online dapat berperan signifikan dalam hal ini jika dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan dukungan regulasi yang kuat. Bangsa kita masih kesulitan (bahkan bisa dibilang krisis) mencari sumber daya manusiawi yang benar-benar mumpuni dan berintegritas.

Sehebat apapun sebuah produk hukum, kalau para penegak hukumnya yang tidak bisa tegak lurus kepada hukum itu sendiri maka semuanya akan sia-sia. Sebab mereka akan dengan mudah memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan dirinya. Lihatlah, betapa banyaknya kasus korupsi yang melibatkan jaksa, hakim, pengacara dan polisi?